Jalan Politik Rakyat Adil Makmur: Strategi PRIMA Menyongsong Pemilu 2029

Oleh: Rinaldi Sutan Sati
Ketua DPW Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) Provinsi Riau

Pendahuluan – Jalan Politik Baru Rakyat Adil Makmur

Politik Indonesia hari ini sedang menulis bab baru dalam sejarahnya. Setelah Pemilu 2024, rakyat menyaksikan peralihan besar menuju pola politik baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam atmosfer ini, seluruh kekuatan politik ditantang untuk menegaskan posisinya: apakah menjadi bagian dari perubahan, atau sekadar penonton dari jarak jauh.

Di tengah keramaian partai-partai besar yang telah lama mendominasi panggung politik nasional, berdirilah Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), yang lahir dari denyut perlawanan rakyat pekerja, petani, nelayan, pelaku UMKM, serta generasi muda yang bosan dengan politik transaksional. PRIMA adalah pernyataan bahwa demokrasi sejati hanya bisa hidup bila rakyat menjadi pelaku utama, bukan sekadar penonton atau korban dari kebijakan yang tidak mereka pahami.

Kelahiran PRIMA pada 1 Juni 2021 bukan kebetulan. Ia lahir di tengah kelesuan ideologis partai-partai besar dan di saat publik kehilangan kepercayaan terhadap lembaga politik. PRIMA hadir dengan satu keyakinan: bahwa politik bisa kembali bermoral jika dijalankan dengan kesadaran, bukan hanya kepentingan.

Namun perjalanan PRIMA bukan perjalanan yang mudah. Ia harus berjalan di tengah medan yang dikuasai modal besar, aturan administratif yang ketat, dan persepsi publik yang sering menyepelekan partai baru. Karena itu, PRIMA memilih strategi realistis; berdiri bersama rakyat, namun berjuang di dalam sistem kekuasaan. Dukungan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran bukan tanda tunduk, melainkan langkah taktis untuk memastikan suara rakyat tak terhapus dari kebijakan negara.

Jalan Politik PRIMA di Bawah Langit Prabowo-Gibran: Ideologi dan Sembilan Jalan Rakyat Adil Makmur

Sejak awal, PRIMA menempatkan diri sebagai partai politik yang berwatak sosial-demokratis Indonesia dengan slogan Menangkan Pancasila, mewarisi semangat Pasal 33 UUD 1945 dan cita-cita “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Di bawah kepemimpinan Agus Jabo Priyono, tokoh gerakan rakyat yang kini dipercaya Presiden Prabowo sebagai Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia, PRIMA menempuh jalan politik yang cerdas dan berani.

Posisi Agus Jabo sebagai Wamen Sosial bukan sekadar simbol politik, tetapi representasi pengakuan negara terhadap kapasitas kader PRIMA dalam memperjuangkan rakyat dari dalam pemerintahan. Namun yang perlu digarisbawahi: PRIMA tidak menjadikan jabatan publik sebagai alat memperkaya partai.
Kepemimpinan Agus Jabo menegaskan garis moral PRIMA, partai ini tidak akan memanfaatkan struktur kementerian, jabatan, atau anggaran negara untuk membangun partai. PRIMA menolak jalan pintas korupsi politik. Ia memilih jalan panjang yang lebih berat, tetapi bermartabat: membangun partai melalui kepercayaan rakyat, bukan fasilitas kekuasaan.

Di tengah sistem politik yang kerap dikotori oleh transaksi dan penyalahgunaan jabatan, sikap PRIMA menjadi pembeda. Kami menolak praktik-praktik yang menjadikan jabatan publik sebagai “ATM politik”. Sebaliknya, posisi kader PRIMA di pemerintahan kami maknai sebagai amanah untuk menunjukkan bahwa politik bersih itu mungkin, bahwa kader rakyat bisa mengabdi tanpa korupsi, bisa memegang kekuasaan tanpa menyalahgunakannya.

Dalam kerangka ini, ideologi PRIMA menjadi fondasi moral sekaligus peta jalan politik. Melalui Sembilan Jalan Rakyat Adil Makmur, saat partai dideklarasikan, PRIMA memusatkan perjuangannya pada tiga hal pokok: pemerataan ekonomi, kedaulatan rakyat atas sumber daya nasional, dan keadilan sosial lintas generasi. Program ini mencakup reformasi pajak yang adil, industrialisasi berbasis sumber daya dalam negeri, pemberdayaan UMKM dan koperasi, pertanian berdaulat, pemerintahan bersih, keadilan ekologis, serta pelibatan aktif kaum muda dan perempuan dalam politik.

Namun perjuangan ideologis tidak cukup tanpa strategi struktural. PRIMA menyadari bahwa gagasan hanya bisa menjadi kekuatan bila memiliki tubuh organisasi yang hidup. Karena itu, kepemimpinan Agus Jabo memusatkan perhatiannya pada pembesaran struktur partai di seluruh Indonesia, dengan model kaderisasi organik dari rakyat untuk rakyat.

Strategi ini berangkat dari filosofi dasar: “partai rakyat tidak boleh dibangun di atas uang, tetapi di atas kesadaran.” PRIMA menolak budaya politik yang memandang struktur sebagai alat dagang kekuasaan. Setiap pembentukan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), hingga Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) dilakukan dengan pendekatan sosial, gotong royong, dan konsolidasi nilai, bukan sekadar formalitas administratif.

Sebagai Ketua DPW PRIMA Riau, saya menyaksikan langsung bagaimana model ini bekerja. Di Riau, pembesaran struktur tidak dijalankan dari kantor hotel atau ruang rapat, melainkan dari warung kopi, sawah, dan rumah warga. Kami berbicara tentang nasib buruh harian, harga tandan sawit, harga karet, biaya pendidikan anak, hingga ke persoalan penting; konflik agraria. karena dari situlah politik rakyat bermula. PRIMA tidak datang membawa janji, tetapi membawa cara kerja: membangun kesadaran politik di tengah rakyat agar mereka memahami bahwa partai ini bukan proyek elit, melainkan milik mereka sendiri.

Dengan cara itulah PRIMA menghidupkan kembali semangat politik partisipatif yang lama hilang dari republik ini. Bahwa partai politik bukan sekadar kendaraan elektoral, melainkan wadah perlawanan rakyat terhadap ketidakadilan yang sistemik.

Strategi Pembangunan Struktur Partai dan Tantangan Hukum Verifikasi Pemilu 2029

Menuju Pemilu 2029, PRIMA dihadapkan pada tantangan besar: verifikasi partai politik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 4 Tahun 2023. PRIMA harus memiliki kepengurusan di sekurang-kurangnya dua pertiga provinsi, dua pertiga kabupaten/kota dalam provinsi, serta separuh jumlah kecamatan di kabupaten/kota tersebut. Selain itu, partai wajib memiliki anggota minimal seribu orang atau satu per seribu dari jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota.

Persyaratan ini menuntut kerja kolosal. Namun, bagi PRIMA, proses verifikasi bukan sekadar tantangan administratif, tetapi momentum pendidikan politik nasional. Sebab dalam setiap proses pembentukan struktur, partai sebenarnya sedang mengorganisir rakyat untuk berpartisipasi dalam demokrasi.

Kepemimpinan Agus Jabo dan R. Gautama Wiranegara menegaskan bahwa strategi pembesaran PRIMA harus dilakukan secara transparan, mandiri, dan tanpa ketergantungan pada kekuasaan negara. Tidak boleh ada satu rupiah pun dari anggaran kementerian yang digunakan untuk kepentingan partai. Tidak boleh ada fasilitas jabatan publik yang dipakai untuk kepentingan politik partai. Ini garis merah PRIMA.

Sebagai gantinya, PRIMA membangun sistem pembiayaan partai berbasis rakyat, melalui iuran anggota, gotong royong kader, dan program ekonomi kolektif. Di beberapa daerah, PRIMA mulai mengembangkan usaha yang awalnya berasal dari individu kader partai sebagai tulang punggung kemandirian finansial. Dengan begitu, partai tidak hanya tumbuh secara politik, tetapi juga secara ekonomi.

Dalam kerangka hukum, PRIMA menegaskan komitmen pada prinsip akuntabilitas organisasi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Ketaatan terhadap aturan hukum bukan hanya syarat administratif, melainkan prinsip moral. PRIMA ingin membuktikan bahwa partai baru bisa lolos verifikasi tanpa politik uang, tanpa manipulasi data, dan tanpa perlindungan oligarki.

Strategi pembesaran PRIMA hingga ke akar rumput dilakukan dalam tiga tahap besar: konsolidasi nasional, perluasan wilayah, dan penguatan kaderisasi. Konsolidasi nasional memastikan bahwa seluruh DPW dan DPC memiliki arah yang sama. Perluasan wilayah menargetkan daerah-daerah yang belum tersentuh partai besar, terutama wilayah agraris dan pesisir. Sementara kaderisasi diarahkan agar setiap pengurus tidak hanya paham organisasi, tetapi juga memahami hukum kepartaian, ekonomi rakyat, dan isu sosial di daerahnya.

Khusus di Riau, PRIMA akan menyiapkan basis perjuangan yang menyentuh tiga sektor vital: ekonomi kerakyatan berbasis sawit dan karet, perikanan rakyat, serta UMKM kota. Kami membangun komunikasi dengan kelompok tani, koperasi, dan komunitas pemuda untuk membentuk simpul perjuangan partai. PRIMA tidak datang untuk menggantikan organisasi rakyat, tetapi untuk menghubungkan mereka dalam satu agenda nasional: mewujudkan keadilan sosial.

Bagi PRIMA, strategi membangun struktur adalah strategi membangun kesadaran. Kami tidak mengukur keberhasilan dari seberapa banyak baliho terpasang, tetapi dari seberapa banyak rakyat yang sadar akan hak politiknya. Kami percaya, perubahan sejati tidak dimulai dari ruang sidang, tetapi dari obrolan di pos ronda, dari sawah, dari bengkel, dari ruang kelas, dan dari setiap tempat di mana rakyat bekerja keras untuk hidup layak.

Penutup – Manifesto 2029: Saatnya Rakyat Memimpin Kembali

Partai Rakyat Adil Makmur lahir bukan untuk menjadi penonton sejarah, tetapi penulisnya. Di tengah kemerosotan moral politik, PRIMA hadir membawa api kecil harapan bahwa partai bersih masih mungkin ada. Bahwa kader bisa berkuasa tanpa harus korup. Bahwa jabatan publik bisa digunakan untuk mengabdi, bukan memperkaya diri.

Ketua Umum Agus Jabo Priyono, telah menunjukkan contoh nyata: menjabat di pemerintahan tanpa kehilangan kesetiaan pada rakyat. Ia membuktikan bahwa partai rakyat bisa duduk di meja kekuasaan tanpa menjual prinsip. Dari sanalah PRIMA menarik garis tegas antara kekuasaan sebagai amanah dan korupsi sebagai pengkhianatan.

Pemilu 2029 bukan sekadar pesta politik, melainkan ujian moral bagi bangsa ini. Apakah rakyat masih percaya pada politik? Apakah partai masih bisa menjadi alat perjuangan, bukan alat penindasan? PRIMA menjawabnya dengan kerja, bukan retorika. Kami hadir dari bawah, tumbuh bersama rakyat, dan akan berjuang bersama mereka hingga ke bilik suara.

Sebagai Ketua DPW PRIMA Riau, saya percaya masa depan politik Indonesia tidak akan ditentukan oleh kekuatan uang atau kekuasaan, melainkan oleh kesadaran kolektif rakyat untuk mengambil kembali kendali atas negaranya. Dari Riau, dari tanah yang kaya namun sering dipinggirkan, kami menyerukan: saatnya rakyat memimpin kembali.

Kemenangan sejati PRIMA bukan ketika kami menguasai parlemen, melainkan ketika rakyat merasa tidak lagi ditinggalkan oleh negara. Dan di hari itu kelak, politik akan kembali bermakna; sebagai jalan menuju keadilan sosial, bukan sekadar perebutan kekuasaan.