International Women’s Day 2026: Action, Justice and Rights

Momentum perayaan Hari Perempuan Internasional (HPI/International Women’s Day/IWD) yang jatuh pada 8 Maret 2026 diisi oleh tim website Partai PRIMA dengan melaksanakan diskusi bersama tiga perempuan anggota partai yang berasal dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai PRIMA Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Tenggara.

Ketiganya adalah Ananda Khairun Annisa, Waode Ichwana Ramadhan, dan Gabriela semua merupakan peserta dari program Pelatihan Kepemimpinan Perempuan dalam Politik dengan tujuan untuk mempersiapkan perempuan menjadi pemimpin dalam struktur partai serta sebagai calon bakal calon legislatif (bacaleg) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 mendatang.

Diskusi tersebut lebih banyak menyoroti isu-isu yang terus diperjuangkan melalui momentum peringatan HPI maupun melalui perjuangan politik Partai PRIMA. Di antaranya adalah keadilan sosial, hak politik, akses keadilan, pengelolaan sumber daya alam, serta pandangan terhadap program prioritas Pemerintah Prabowo-Gibran.

Ketiga narasumber sepakat bahwa tingginya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), ketimpangan kesetaraan gender, dan maraknya pelecehan seksual pada kalangan remaja wajib menjadi agenda prioritas perjuangan.

Ananda Khairun Annisa secara spesifik menyoroti dominasi kasus pernikahan anak di daerahnya, yang menjadi salah satu faktor pendorong eksploitasi domestik terhadap perempuan. Menurutnya, selain peran Pemerintah Daerah (Pemda), pencegahan pernikahan usia anak perlu dilakukan oleh seluruh kalangan terkait, terutama lingkungan keluarga.

Waode Ichwana Ramadhan mengemukakan bahwa pernikahan anak atau pernikahan dini masih marak karena pasangan yang menikah di usia muda belum memiliki kesiapan mental. Hal ini memicu terjadinya kekerasan, yang korban utamanya adalah perempuan. Selain itu, sebagai kepala rumah tangga yang belum matang secara emosional, mereka sering kali melepaskan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan, sehingga perempuan sebagai istri terpaksa menjadi tulang punggung ekonomi keluarga.

Sementara itu, Gabriela memaparkan pandangan berbeda terkait penyebab KDRT, yang dilatarbelakangi oleh pandangan bahwa perempuan tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menjadi tempat pelampiasan amarah pasangan.

Ananda Khairun Annisa juga menyebutkan bahwa di tingkat rumah tangga, perempuan sering kali tidak memiliki hak untuk ikut memutuskan keuangan keluarga. Sorotan lain yang diangkat adalah mengenai upah buruh dan perlindungan kesehatan pekerja perempuan. Menurutnya, perjuangan terkait hal ini bukan hanya milik serikat buruh, melainkan membutuhkan kerja sama dengan organisasi luar serikat buruh yang tidak hanya berfokus pada aksi tuntutan atau advokasi bersifat eksidental. Ananda mengusulkan untuk melibatkan jejaring politik agar menjadi agenda legislatif di tingkat kabupaten hingga DPR-RI, dengan tujuan utama agar ada peraturan perundang-undangan yang melindungi upah serta anggaran negara yang diprioritaskan untuk jaminan kesehatan perempuan dalam hubungan kerja.

Tim Website Partai PRIMA kemudian mengajukan pertanyaan mengenai partisipasi perempuan pada program prioritas Pemerintah Prabowo-Gibran, seperti Koperasi Merah Putih (KMP), Sekolah Rakyat (SR), Makan Bergizi Gratis (MBG), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), dan program lainnya.

Gabriela menjelaskan bahwa program prioritas tersebut diperuntukkan bagi masyarakat akar rumput. Ia mengambil contoh program MBG, di mana Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagian besar dikelola oleh perempuan. Selain itu, masyarakat miskin merasakan manfaat langsung berupa pengurangan pengeluaran rumah tangga akibat adanya program ini.

Di sisi lain, Waode Ichwana Ramadhan menyoroti bahwa posisi perempuan pada program prioritas pemerintah tidak hanya sebatas sebagai penerima manfaat. Melalui program ini, perempuan mendapatkan kesempatan untuk menjadi aktor aktif dalam menciptakan pemberdayaan di tingkat bawah yang terhubung dengan program prioritas tersebut.

Ananda Khairun Annisa memberikan apresiasi terhadap program prioritas pemerintah saat ini, namun menyatakan bahwa pelaksanaannya secara teknis masih jauh dari harapan. Program sering kali dibajak oleh birokrasi korup dan oligarki yang ingin menjadi pemain tunggal dalam penyediaan bahan makanan untuk MBG. Menurutnya, perempuan memiliki pemahaman yang baik mengenai kebutuhan gizi anak, sehingga diperlukan masukan dari perempuan kepada pemerintah, seperti dalam hal verifikasi pangan dan penggunaan menu lokal pada program MBG.

Ketiganya menyampaikan harapan bahwa momentum Hari Perempuan Internasional tahun ini dapat menjadi dasar bagi perjuangan menuju Pemilu 2029 mendatang, dengan fokus pada tindakan nyata (action), keadilan (justice), dan perlindungan hak (rights) perempuan.