Wawancara Khusus Bendahara Umum Partai PRIMA: Mengawal Ekonomi Prabowo-Gibran agar Inklusif Dan Berkeadilan

Pada Agustus 2026, GREAT Institute menerbitkan Great Mid-Year Economic Outlook 2026: Membangun Kembali Kepercayaan, Menumbuhkan Optimisme. Terhadap data yang disajikan dalam laporan tersebut, Tim Web Partai PRIMA melakukan wawancara mendalam dengan Bendahara Umum Partai PRIMA, Achmad Herwandi.

Wawancara ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih dalam pandangan Partai PRIMA terkait optimisme ekonomi di bawah Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Berikut petikan wawancara yang dilakukan:

Tim Web Partai PRIMA:

Pertumbuhan ekonomi semester I-2026 tercatat solid sebesar 5,45 persen. Bagaimana Partai PRIMA melihat kualitas pertumbuhan ini, apakah dampaknya sudah benar-benar dirasakan oleh masyarakat kelas bawah dan pekerja (rakyat biasa)?

Achmad Herwandi (AH):

Sebagai salah satu partai koalisi pendukung Pemerintah Prabowo-Gibran, Partai PRIMA memberikan apresiasi terhadap capaian makroekonomi yang kokoh pada semester I. Angka pertumbuhan kumulatif sebesar 5,45 persen pada semester I (c-to-c) merupakan bukti nyata dari ketangguhan kepemimpinan ekonomi nasional dalam menavigasi dinamika geopolitik global yang tidak menentu. Namun, Partai PRIMA memandang bahwa angka makro yang solid ini belum otomatis tersebar secara merata (trickle-down effect) ke tingkat akar rumput. Kualitas pertumbuhan ekonomi semester I tahun 2026 masih menyisakan catatan ketimpangan struktural yang mendalam bagi masyarakat kelas bawah dan pekerja (rakyat biasa).

a. Tantangan Distribusi Hasil Pembangunan (Gini Ratio yang Melebar).

Secara ilmiah, kualitas pemerataan pertumbuhan diuji oleh tingkat ketimpangan pengeluaran. Data resmi BPS menunjukkan bahwa Gini Ratio nasional meningkat dari 0,363 pada September 2025 menjadi 0,368 pada Maret 2026. Kenaikan sebesar 0,005 poin ini mengonfirmasi bahwa manfaat dari aktivitas ekonomi semester I tahun 2026 masih cenderung terkonsentrasi di lapisan atas, khususnya wilayah perkotaan yang rasio Gininya mencapai 0,387.

b. Alarm Keras Erosi Tabungan Rakyat Pekerja (Dissaving).

Data perbankan dan moneter menunjukkan indikator yang mengkhawatirkan pada ketahanan finansial rumah tangga menengah-bawah. Pada Mei 2026, indeks tabungan kelompok bawah merosot sebesar 0,8 persen dan kelompok menengah turun sebesar 0,2 persen. Sebaliknya, indeks tabungan kelompok atas justru meningkat sebesar 0,7 persen.

Fenomena “makan tabungan” ini menjadi alarm keras bahwa pertahanan konsumsi rumah tangga kelas pekerja sedang berada di titik nadir karena menipisnya cadangan keuangan (financial buffer) mereka demi mempertahankan konsumsi dasar sehari-hari.

c. Penurunan Kualitas Pekerjaan (Informalisasi Tenaga Kerja).

Meskipun pemerintah berhasil menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) hingga ke level 4,65 persen pada Mei 2026, kualitas pekerjaan yang tercipta justru mengalami penurunan struktural. Ini dapat dilihat dari:

1. Pada awal tahun 2026, proporsi pekerja sektor formal mengalami penurunan tipis sebesar 0,02 poin persentase.

2. Sebagian besar tenaga kerja terpaksa bergeser ke sektor informal. Hingga Mei 2026, sektor informal mendominasi secara mutlak sebesar 59,30 persen (87,88 juta orang), sedangkan pekerja formal hanya mencakup 40,70 persen (60,31 juta orang). Pekerja informal ini umumnya bekerja dengan upah minim dan tanpa perlindungan jaminan sosial yang memadai.

d. Tekanan Inflasi Pangan terhadap Garis Kemiskinan dan Upah Riil.

Dampak pertumbuhan belum dirasakan secara optimal oleh rakyat biasa karena beban hidup yang kian berat.

1. Garis kemiskinan nasional pada Maret 2026 naik 4,33 persen, menjadi Rp669.235 per kapita per bulan atau Rp3.091.866 per rumah tangga miskin per bulan.

2. Kenaikan ini sangat menekan karena 74,70 persen komoditas penyusun garis kemiskinan didominasi oleh makanan dasar.

3. Bagi pekerja dengan rata-rata upah buruh nasional sebesar Rp3,29 juta per bulan, fluktuasi harga bahan pokok seperti beras, telur, dan minyak goreng secara riil langsung menggerus daya beli dan kesejahteraan harian mereka.

Solusi Struktural dan Strategi Partai PRIMA

Untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi ke depan, Partai PRIMA mendorong aktualisasi konkret dari ajaran “Sumitronomics”, yaitu semangat ekonomi kerakyatan yang berdaulat, mandiri, dan berkeadilan sosial, melalui solusi sebagai berikut:

a. Akselerasi Penyediaan Lapangan Kerja Formal (Good Jobs).

Pemerintah harus mengarahkan kebijakan industrialisasi nasional dan investasi padat karya yang wajib menyerap tenaga kerja lokal dalam skala masif. Tujuannya adalah membalikkan tren informalisasi dan menciptakan lebih banyak pekerjaan formal yang produktif dengan upah layak bagi rakyat biasa.

b. Reorientasi Program Pemberdayaan Ekonomi Lokal.

Mendorong penguatan usaha mikro di daerah dan pedesaan untuk membalikkan tren pelebaran Rasio Gini agar pertumbuhan berjalan lebih inklusif.

c. Stabilisasi Pasokan dan Efisiensi Distribusi Pangan.

Mengamankan daya beli riil pekerja melalui stabilisasi harga pangan pokok. Koperasi dan organisasi ekonomi rakyat harus diperkuat untuk memotong rantai distribusi yang dikuasai tengkulak dan praktik rente.

d. Perlindungan Jaring Pengaman Sosial Konstitusional.

Bantuan sosial seperti PKH dan bantuan sembako tetap disalurkan dengan akurasi tinggi, sembari bertransisi pada penguatan kapasitas kemandirian ekonomi rakyat pekerja agar tidak terjebak dalam kemiskinan struktural.

Tim Web Partai PRIMA:

Di tengah proyeksi pertumbuhan 5,3–5,6 persen sepanjang 2026, agenda ekonomi apa yang didorong oleh Partai PRIMA agar pertumbuhan tersebut tidak hanya dinikmati oleh kelompok elit atau korporasi besar?

Achmad Herwandi (AH):

Di tengah proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang optimistis di kisaran 5,3–5,6 persen sepanjang tahun 2026, tantangan terbesar Pemerintahan Prabowo-Gibran adalah memastikan bahwa dividen pertumbuhan tersebut tidak terserap secara eksklusif oleh kelompok elit atau korporasi besar. 

Sebagai mitra koalisi yang berkomitmen mengawal jalannya pemerintahan agar selaras dengan target keadilan sosial, Partai PRIMA mendorong reposisi kebijakan struktural yang kritis namun solutif yang berakar pada pemikiran “Sumitronomics”, yaitu ekonomi kerakyatan yang berdaulat, mandiri, dan berkeadilan sosial.

Berikut adalah agenda ekonomi struktural yang ingin didorong oleh Partai PRIMA agar pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara inklusif oleh seluruh rakyat Indonesia:

a. Reforma Agraria Sejati Berbasis Koperasi dan Kedaulatan Pangan.

Sektor pertanian merupakan tumpuan bagi 28 persen penduduk Indonesia. Namun, kesejahteraan petani gurem kian tertekan akibat ketimpangan kepemilikan aset lahan yang merupakan akar kemiskinan struktural di pedesaan.

Hal ini tercermin dari meningkatnya Indeks Kedalaman (P1) dan Keparahan (P2) Kemiskinan di pedesaan pada triwulan berjalan.

Langkah kritis dan solusi:

Partai PRIMA mendesak agar pemerintah tidak hanya melakukan redistribusi lahan secara individual kepada petani gurem, tetapi mengonsolidasikannya ke dalam wadah Koperasi Tani. Menurut prinsip “Sumitronomics”, kepemilikan lahan secara mandiri akan gagal jika petani tetap terjerat dalam ekosistem utang akibat praktik rentenir dan tengkulak.

Aksi nyata pembiayaan:

Penyaluran kredit sektor pertanian dan pedesaan harus dialihkan dari lembaga perbankan konvensional komersial ke koperasi tani sebagai alat perjuangan ekonomi kolektif. Langkah ini harus disinergikan dengan pemanfaatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai offtaker penyedia bahan baku pangan lokal untuk program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga memotong rantai distribusi yang eksploitatif dan menjamin harga jual yang adil bagi petani.

b. Rekontekstualisasi “Gerakan Benteng” Modern untuk Proteksi dan Pembiayaan UMKM.

UMKM mewakili 99,9 persen dari total unit usaha dan merupakan jantung ekonomi Indonesia. Meskipun memiliki peran krusial, posisi kredit perbankan nasional untuk UMKM masih stagnan di kisaran 24 persen, di mana likuiditas perbankan lebih banyak terserap pada instrumen moneter minim risiko daripada mengalir ke sektor riil.

Langkah kritis dan solusi:

Partai PRIMA mengusulkan rekontekstualisasi Gerakan Benteng (1950) yang dulu diinisiasi oleh Prof. Sumitro Djojohadikusumo untuk melindungi pengusaha nasional dari dominasi modal raksasa. Di era modern, langkah ini diterjemahkan ke dalam regulasi afirmatif dan proteksi pasar bagi pelaku usaha lokal, perempuan, dan kelompok rentan di daerah agar tidak tergilas barang impor murah.

Aksi nyata pembiayaan:

Partai PRIMA mendesak pendirian Bank Khusus UMKM guna mempermudah akses kredit tanpa hambatan birokrasi perbankan elit. Secara taktis, pemerintah harus mendorong Bank Indonesia untuk mengoptimalkan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) secara agresif guna melonggarkan likuiditas perbankan secara terarah khusus bagi UMKM dan koperasi rakyat di daerah.

Optimasi regulasi:

Memaksimalkan implementasi Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional untuk mengakselerasi rasio kewirausahaan nasional dari baseline 3,08 persen menuju target 3,6 persen pada tahun 2029. Hal ini dilakukan dengan mengintegrasikan produk UMKM ke dalam Sistem Perdagangan Digital LKPP (e-Katalog) agar mampu menyerap belanja barang dan jasa pemerintah, BUMN, dan BUMD secara masif.

c. Kedaulatan Sumber Daya Alam (SDA) dan Integrasi Hilirisasi Industri Domestik

Partai PRIMA mendukung penuh kebijakan hilirisasi komoditas strategis nasional. Namun, Penanaman Modal Asing (Foreign Direct Investment/FDI) yang masuk ke sektor hilirisasi mineral seperti nikel, tembaga, dan bauksit belum memberikan efek pengganda lokal yang optimal karena berhenti pada pengolahan setengah jadi yang minim nilai tambah domestik.

Langkah kritis dan solusi:

Indonesia harus beralih dari struktur ekonomi warisan kolonial yang bersifat ekstraktif. Pemerintah harus mengurangi dominasi mutlak perusahaan multinasional asing dalam penguasaan cadangan komoditas penting seperti nikel, batu bara, emas, dan tembaga.

Aksi nyata penyerapan tenaga kerja:

Hilirisasi wajib diintegrasikan secara horizontal dengan peningkatan kapasitas teknologi nasional dan pengembangan industri manufaktur domestik. Setiap investasi skala besar di daerah harus diwajibkan bermitra dengan UMKM lokal sebagai pemasok rantai pasok domestik, serta mempekerjakan tenaga kerja lokal secara masif dengan standar upah layak dan jaminan sosial yang kuat guna menciptakan lapangan kerja formal berkualitas.

d. Penguatan Institusi Koperasi Desa sebagai Senjata Anti monopoli.

Meningkatnya ketimpangan pengeluaran, dengan Rasio Gini dari 0,363 menjadi 0,368 pada Maret 2026, membuktikan bahwa mekanisme pasar bebas konvensional gagal mendistribusikan kemakmuran.

Langkah kritis dan solusi:

Partai PRIMA memandang koperasi bukan sekadar badan usaha alternatif, melainkan organisasi perjuangan ekonomi rakyat untuk melawan monopoli pasar dan praktik rente.

Aksi nyata distribusi:

Koperasi desa/kelurahan harus diaktifkan secara masif untuk memotong rantai distribusi pangan eksploitatif. Pemerintah harus mereorientasi tata kelola perlindungan sosial dan bantuan produksi, seperti subsidi pupuk, bansos, dan kredit usaha, untuk disalurkan secara terpusat melalui jaringan koperasi tani, nelayan, dan pasar. Dengan koperasi sebagai penyangga logistik pangan lokal, biaya produksi di tingkat produsen dapat ditekan dan harga di tingkat konsumen buruh kota menjadi stabil.

e. Reformasi Fiskal melalui Pajak Berkeadilan.

Untuk mendanai seluruh investasi pembangunan manusia, termasuk pendidikan dan kesehatan gratis guna memajukan manusia Indonesia, pemerintah tidak boleh terus bergantung pada penambahan utang luar negeri yang membebani keberlanjutan fiskal.

Langkah kritis dan solusi:

Partai PRIMA memperjuangkan reformasi perpajakan yang progresif dan berkeadilan.

Aksi nyata pengumpulan pendapatan:

Pemerintah harus meringankan beban pajak bagi masyarakat berpenghasilan rendah-menengah, serta menambah layer pendapatan baru bagi individu kaya dengan kekayaan lebih dari 1 juta USD dan individu superkaya dengan kekayaan lebih dari 30 juta USD.

Partai PRIMA mendorong penerapan Pajak Kekayaan (wealth tax) atas transfer kekayaan dan kenaikan nilai aset (capital gain), serta pajak karbon progresif bagi korporasi skala besar guna mengedepankan prinsip keadilan ekologis. Pendapatan dari sektor ini dialokasikan penuh untuk pembiayaan fasilitas publik dasar rakyat pekerja.

Tim Web Partai PRIMA:

Lonjakan konsumsi pemerintah hingga 18,62 persen menjadi penopang utama pertumbuhan semester I. Bagaimana pandangan Partai PRIMA terhadap efektivitas belanja pemerintah ini—apakah program prioritas yang dijalankan sudah tepat sasaran bagi rakyat kecil?

Achmad Herwandi (AH):

Sebagai bagian dari koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran, Partai PRIMA memberikan apresiasi yang tinggi terhadap peranan ekspansif APBN sebagai penyelamat dan dinamisator utama perekonomian nasional pada paruh pertama tahun ini. Ketika mesin pertumbuhan swasta mengalami normalisasi, kebijakan belanja negara yang agresif di awal terbukti sukses menjaga momentum pertumbuhan ekonomi semester I tahun 2026 tetap kokoh di level 5,45 persen (c-to-c).

Keberhasilan makro ini ditopang secara dominan oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yang tumbuh melesat sebesar 18,62 persen (c-to-c). Jika dibedah secara triwulanan, kinerja PK-P mencatatkan lompatan luar biasa sebesar 21,81 persen (y-on-y) pada triwulan I tahun 2026 dan tetap bertengger tinggi sebesar 15,97 persen (y-on-y) pada triwulan II tahun 2026. Namun, Partai PRIMA menilai efektivitas belanja pemerintah ini harus diuji secara empiris menggunakan parameter keadilan distribusi sosial. Kami memetakan evaluasi efektivitas serta ketepatan sasaran belanja ini ke dalam beberapa klaster strategis:

a. Belanja Pegawai (THR/Gaji ke-14 dan Gaji ke-13): Menopang Sektor Tersier Kelas Menengah

Analisis kritis:

Pendorong utama tingginya PK-P di paruh pertama tahun ini adalah realisasi pembayaran gaji ke-14 (THR) bagi ASN, TNI, Polri, dan pensiunan pada triwulan I, diikuti oleh penyaluran gaji ke-13 serta akselerasi tunjangan pendidik non-PNS pada triwulan II.

Dampak riil:

Kebijakan ini sangat efektif merangsang konsumsi masyarakat di sektor tersier, yang tercermin dari pertumbuhan tinggi pada indeks penjualan eceran riil serta pengeluaran kelompok restoran dan hotel yang tumbuh masing-masing sebesar 7,38 persen pada triwulan I dan 6,47 persen pada triwulan II.

Catatan ketepatan sasaran:

Meskipun belanja ini menjaga perputaran uang di pasar, secara struktural dampaknya kurang menyentuh masyarakat kelas bawah dan pekerja informal yang tidak memiliki gaji bulanan tetap dari negara. Alokasi ini lebih banyak menstabilkan daya beli kelompok menengah-atas perkotaan.

b. Belanja Bantuan Sosial (PKH dan Sembako): Penyelamat Garis Pertahanan Kemiskinan

Analisis kritis dan data:

Di tengah tekanan gejolak ekonomi, jaring pengaman sosial pemerintah terbukti disalurkan secara sangat cepat dan masif. Hingga triwulan I tahun 2026, realisasi penyaluran PKH mencapai 97,10 persen, menjangkau 9,70 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan bantuan sembako mencapai 95,99 persen, menjangkau 17,51 juta keluarga.

Ketepatan sasaran:

Program jaring pengaman ini sangat tepat sasaran dan krusial bagi rakyat kecil. Data BPS menegaskan bahwa komoditas makanan mendominasi garis kemiskinan nasional hingga sebesar 74,70 persen. Oleh karena itu, percepatan bansos pangan secara langsung mengompensasi dampak inflasi makanan bagi kelompok miskin ekstrem agar tingkat konsumsi dasar mereka tidak runtuh.

c. Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Multiplier Effect dan Kualitas Belanja (Quality of Spending)

Sebagai program prioritas baru, Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berhasil menjalankan mandat pemenuhan nutrisi dan investasi manusia untuk memerangi stunting, tetapi juga menjadi katalisator sektor riil padat karya di daerah.

Dampak sektoral pertanian:

Permintaan bahan pangan lokal untuk MBG sukses mendorong pertumbuhan subsektor tanaman pangan sebesar 7,58 persen seiring dengan panen raya padi.

Dampak sektoral peternakan:

Permintaan telur dan daging ayam ras untuk menu MBG berkontribusi langsung pada lompatan pertumbuhan sektor peternakan sebesar 11,84 persen.

Dampak jasa boga:

Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh melesat sebesar 11,83 persen (c-to-c) seiring dengan perluasan jangkauan penerima manfaat MBG di berbagai daerah.

Evaluasi kebocoran dan efisiensi:

Partai PRIMA mengapresiasi tinggi kelincahan dan transparansi tata kelola anggaran pemerintah. Langkah Kementerian Keuangan yang mengevaluasi dan memangkas alokasi anggaran program MBG dari semula Rp330 triliun menjadi Rp270 triliun untuk menutup celah kebocoran lapangan merupakan bukti nyata penegakan komitmen kualitas belanja (quality of spending) yang adaptif dan akuntabel.

Tim Web Partai PRIMA:

Bagaimana usulan Partai PRIMA agar alokasi belanja pegawai serta belanja barang dan jasa pemerintah dapat memberikan efisiensi maksimal dan tidak membebani APBN di semester berikutnya?

Achmad Herwandi (AH):

Pada paruh pertama tahun ini, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mencatatkan pertumbuhan kumulatif yang sangat tinggi sebesar 18,62 persen (c-to-c). Jika dibedah secara triwulanan, laju pertumbuhan PK-P melonjak sebesar 21,81 persen (y-on-y) pada triwulan I tahun 2026 dan tumbuh 15,97 persen (y-on-y) pada triwulan II tahun 2026.

Secara ilmiah, lonjakan PK-P ini disokong oleh dua mesin utama:

a. Belanja Pegawai

Realisasi pembayaran gaji ke-14 (THR) bagi aparatur negara pada triwulan I, serta pencairan gaji ke-13 dan akselerasi tunjangan tenaga pendidik non-PNS pada triwulan II.

b. Belanja Barang dan Jasa (Operational Procurement)

Khususnya kenaikan belanja barang yang diserahkan langsung kepada masyarakat dalam bentuk program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai bagian dari koalisi pemerintahan yang berkomitmen terhadap prinsip kedaulatan ekonomi rakyat dan keberlanjutan fiskal, Partai PRIMA mendorong lima usulan taktis dan struktural agar alokasi belanja tersebut memberikan efisiensi maksimal pada semester berikutnya tanpa membebani daya tahan APBN:

a. Pelembagaan Quality of Spending melalui Pengawasan Anggaran Adaptif

Sektor belanja barang dan jasa harus dikawal ketat agar terbebas dari inefisiensi alokasi. Evaluasi responsif oleh Kementerian Keuangan yang memangkas pagu anggaran program MBG dari semula Rp330 triliun menjadi Rp270 triliun untuk menutup celah kebocoran anggaran di lapangan merupakan preseden manajemen anggaran yang sangat adaptif.Mekanisme pengawasan adaptif ini harus dijadikan standar baku bagi seluruh Kementerian/Lembaga (K/L).

Setiap pengadaan barang dan jasa wajib berorientasi pada hasil (outcome-based) dan mengutamakan penyerapan komoditas lokal guna memperkuat multiplier effect sektor riil daerah, seperti sektor tanaman pangan domestik yang tumbuh 7,58 persen dan sektor peternakan yang tumbuh 11,84 persen seiring penyediaan bahan pangan MBG.

b. Digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (e-Katalog LKPP) secara Menyeluruh

Untuk mewujudkan pemerintahan bersih, efisiensi belanja barang dan jasa wajib ditempuh dengan menghilangkan biaya transaksi yang tumpang tindih (transaction costs) dan potensi kolusi dalam birokrasi pengadaan dengan memaksimalkan sistem pengadaan digital LKPP (e-Katalog) untuk mempercepat integrasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMK-K) sebagai pemasok resmi belanja pemerintah. Mengacu pada target nasional, kolaborasi digital ini ditargetkan mampu memfasilitasi on-boarding pelaku usaha lokal pada sistem pengadaan digital secara berkala. Dengan memotong rantai distribusi tengah (tengkulak/broker), negara dapat menghemat anggaran belanja barang secara masif sekaligus memberikan stimulus modal langsung bagi pengusaha kecil di daerah. Langkah ini sejalan dengan keterbukaan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi di mana publik dapat mengevaluasi pengeluaran negara secara transparan.

c. Sinkronisasi Nomenklatur dan Konsistensi Penganggaran Pusat-Daerah.

Ketidakefisienan fiskal sering kali dipicu oleh ketidakselarasan program kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berujung pada tumpang tindih anggaran. Selaras dengan kaidah pelaksanaan kebijakan nasional, pemerintah wajib menegakkan kesamaan pemaknaan nomenklatur program dan penganggaran. Setiap nomenklatur kegiatan pengembangan dan pelayanan publik harus disinkronkan secara konsisten mulai dari tingkat pusat (RKP dan RAPBN) hingga tingkat daerah (RKPD dan RAPBD). Harmonisasi nomenklatur ini akan menghilangkan friksi administrasi, meminimalkan program yang duplikatif, dan mencegah penumpukan realisasi anggaran yang tidak merata di akhir tahun anggaran.

d. Pengendalian Belanja Pegawai Berbasis Produktivitas Birokrasi.

Mengingat belanja pegawai (THR, gaji ke-13, dan pengangkatan ASN baru) menjadi kontributor utama lonjakan PK-P di paruh pertama, pengendalian beban rutin ini harus dilakukan tanpa mengorbankan kualitas layanan publik dasar.

Pemerintah harus mengalihkan proses birokrasi manual ke arah sistem digital terintegrasi (e-government). Pemanfaatan teknologi informasi ini tidak hanya menghemat belanja barang administratif, tetapi juga mengoptimalkan produktivitas kinerja aparatur sipil negara. Pertambahan kompensasi atau belanja pegawai di semester berikutnya wajib diukur berdasarkan indikator kinerja yang transparan dan akuntabel, sehingga setiap rupiah belanja rutin yang dikeluarkan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan publik yang dirasakan rakyat biasa.

e. Reformasi Sisi Penerimaan (Pajak Berkeadilan) untuk Menjaga Keberlanjutan Fiskal.

Secara ilmiah, efisiensi sisi pengeluaran (spending) harus diimbangi dengan reformasi struktural sisi penerimaan (revenue) agar defisit anggaran tidak terus-menerus ditutup menggunakan instrumen utang baru. Walaupun diversifikasi utang lewat penerbitan Panda Bond senilai CNY 7 miliar berhasil mengunci biaya dana (cost of fund) murah sebesar 1,90 persen (tenor 3 tahun) dan 2,19 persen (tenor 5 tahun) serta meredakan tekanan Dolar AS lewat skema LCT, ketergantungan pada pembiayaan luar negeri dalam jangka panjang harus diminimalkan.

Partai PRIMA mendesak implementasi pajak yang berkeadilan. Pemerintah harus mengoptimalkan pendapatan dalam negeri secara progresif dengan menambah layer pajak bagi individu kaya dengan kekayaan lebih dari 1 juta USD dan superkaya dengan kekayaan lebih dari 30 juta USD, mengkaji penerapan pajak kekayaan (wealth tax) atas transfer aset dan capital gain, serta memungut pajak karbon progresif dari korporasi skala besar guna mengedepankan keadilan ekologis.Hasil pengumpulan pajak berkeadilan ini dialokasikan penuh untuk mendanai pemenuhan hak-hak dasar rakyat pekerja, yaitu pendidikan, kesehatan, pangan, dan perumahan, secara mandiri.

Tim Web Partai PRIMA:

Dengan adanya ketidakpastian ekonomi global, bagaimana Partai PRIMA memperjuangkan penguatan sektor ekonomi kerakyatan, seperti UMKM dan koperasi, agar konsumsi rumah tangga tetap menjadi benteng pertahanan ekonomi nasional?

Achmad Herwandi (AH):

Di tengah eskalasi ketidakpastian geopolitik dan gejolak ekonomi global yang memicu fragmentasi geoekonomi, ketahanan ekonomi domestik Indonesia diuji secara mendasar.Secara ilmiah, konsumsi rumah tangga merupakan motor penggerak utama sekaligus jangkar terbesar penopang PDB nasional. Data BPS mengonfirmasi bahwa Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) secara konsisten berkontribusi dominan terhadap struktur PDB menurut pengeluaran, yakni sebesar 53,88 persen pada triwulan I tahun 2026 dan 53,32 persen pada triwulan II tahun 2026. Namun, kita harus menyoroti adanya sumbatan struktural yang berisiko melemahkan benteng pertahanan domestik ini:

a. Pelambatan Laju Konsumsi Organik.

PDB secara kumulatif tumbuh solid 5,45 persen pada semester I tahun 2026 (c-to-c), namun konsumsi rumah tangga tumbuh tertinggal di level 5,28 persen (c-to-c).

b. Alarm Erosi Ketahanan Finansial

Menipisnya cadangan keuangan rakyat pekerja menjadi ancaman nyata bagi konsumsi. Berdasarkan data Mandiri Saving Index per Mei 2026, indeks tabungan kelompok bawah merosot sebesar 0,8 persen dan kelompok menengah turun sebesar 0,2 persen, sementara tabungan kelompok atas justru meningkat 0,7 persen. Fenomena “makan tabungan” ini mengindikasikan bahwa kelompok bawah terpaksa menguras simpanan demi mempertahankan tingkat konsumsi harian dasar.

c. Ketimpangan Struktural yang Melebar

Manfaat pertumbuhan yang belum tersebar merata (trickle-down effect) tercermin dari Rasio Gini nasional Maret 2026 yang meningkat menjadi 0,368 dibandingkan dengan September 2025.

d. Dominasi Sektor Kerja Rentan

Struktur ketenagakerjaan per Mei 2026 masih didominasi secara mutlak oleh pekerja informal sebesar 59,30 persen (87,88 juta orang) yang dicirikan oleh ketiadaan upah stabil dan perlindungan sosial. Rata-rata upah buruh nasional yang hanya berkisar Rp3,29 juta per bulan sangat rentan tergerus inflasi pangan, mengingat 74,70 persen garis kemiskinan nasional didominasi oleh kebutuhan makanan dasar. Sebagai bagian dari koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran, Partai PRIMA memperjuangkan aktualisasi konkret dari ajaran “Sumitronomics”, yaitu ekonomi kerakyatan yang berdaulat, mandiri, dan berkeadilan sosial.

Tujuannya adalah memperkuat kapasitas UMKM yang mewakili 99,9 persen total unit usaha atau lebih dari 64 juta unit usaha dan koperasi sebagai instrumen perlindungan daya beli rakyat biasa.

Berikut adalah tiga pilar langkah konkret taktis dan struktural yang diperjuangkan oleh Partai PRIMA:

a. Terobosan Pembiayaan Terarah, Inklusif, dan Efektif bagi UMKM-Ultra Mikro.

Analisis masalah:

Hambatan terbesar penguatan UMKM di daerah adalah sumbatan likuiditas. Porsi kredit perbankan nasional untuk UMKM masih stagnan di kisaran 24 persen karena sebagian besar likuiditas perbankan diserap pada instrumen moneter minim risiko ketimbang mengalir ke sektor riil.

Langkah konkret perjuangan Partai PRIMA:

1. Optimalisasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM)

Bank Indonesia harus didorong untuk mengoptimalkan KLM secara agresif dan terarah guna melonggarkan likuiditas perbankan. Tambahan likuiditas wajib dialokasikan khusus untuk pembiayaan produktif sektor UMKM dan koperasi di daerah, bukan untuk konsumsi mewah atau spekulasi keuangan.

2. Revitalisasi Pembiayaan UMi dan UMi Pro dengan “Pendampingan Wajib”

Mendorong Pusat Investasi Pemerintah (PIP) memperluas Pembiayaan UMi (plafon sampai dengan Rp20 juta) dan Pembiayaan UMi Pro (plafon Rp20 juta sampai dengan Rp200 juta) sesuai mandat PMK Nomor 130 Tahun 2024. Yang paling esensial, setiap penyaluran dana wajib disertai pendampingan secara berkala, meliputi literasi keuangan, kapasitas SDM, dan tata kelola usaha oleh lembaga penyalur, agar modal tidak habis untuk konsumsi melainkan dikonversi menjadi produktivitas usaha yang naik kelas.

3. KUR Sektor Produksi Terintegrasi (Closed-Loop).

Sesuai Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026, penyaluran KUR wajib difokuskan pada sektor produksi seperti pertanian, kelautan, industri pengolahan, dan pariwisata. Partai PRIMA mendorong kemitraan formal antara kelompok tani/nelayan kecil dengan badan usaha besar yang bertindak sebagai pembeli siaga (offtaker) sekaligus penjamin (avalis), didukung sistem keuangan yang terintegrasi secara closed-loop untuk menjamin transparansi aliran dana dan mitigasi risiko gagal bayar.

4. Terobosan Pendirian Bank Khusus UMKM.

Partai PRIMA mengusulkan pendirian bank khusus UMKM sebagai solusi fundamental untuk memotong hambatan birokrasi perbankan elite dan mempermudah akses kredit bagi wirausaha pemula, perempuan, dan kelompok rentan di daerah.

b. Mandat Integrasi Rantai Pasok Domestik (Domestic Supply Chain).

Analisis masalah:

Struktur industri nasional yang bersifat ekstraktif dan ketergantungan pada impor bahan baku di tengah fragmentasi perdagangan global sangat membahayakan stabilitas usaha rakyat. Hilirisasi komoditas strategis nasional harus memberikan efek pengganda lokal yang nyata, tidak boleh berhenti pada pengolahan setengah jadi yang nilai tambahnya terbatas.

Langkah konkret perjuangan Partai PRIMA:

1. Regulasi Kemitraan Afirmatif.

Partai PRIMA mendesak pemerintah mengeluarkan regulasi afirmatif yang mewajibkan industri manufaktur menengah dan besar untuk bermitra membangun keterkaitan rantai pasok domestik (domestic supply chain) dengan UMKM lokal sebagai pemasok bahan baku.

2. Implementasi Perpres Nomor 38 Tahun 2026.

Memaksimalkan pelaksanaan Perpres Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional guna mengakselerasi rasio kewirausahaan dari baseline 3,08 persen menuju target 3,6 persen pada tahun 2029. Implementasinya difokuskan pada fasilitasi peningkatan kapasitas wirausaha pemula dan wirausaha mapan di daerah agar mampu on-boarding pada sistem pengadaan digital LKPP (e-Katalog), sehingga mereka dapat menyerap alokasi anggaran belanja barang pemerintah, BUMN, dan BUMD secara terstruktur.Kemitraan ini melindungi UMKM lokal dari risiko fluktuasi harga global dan serbuan barang jadi impor yang murah.

c. Reorientasi Koperasi Desa/Kelurahan sebagai Penyangga Pangan dan Kredit Rakyat.

Analisis masalah:

Fluktuasi harga kebutuhan pangan adalah faktor paling sensitif bagi rakyat biasa karena makanan mendominasi 74,70 persen garis kemiskinan. Kelemahan sistem saat ini adalah panjangnya rantai distribusi pangan lokal yang dikuasai jaringan tengkulak dan praktik rente berbiaya tinggi, yang menekan pendapatan petani sekaligus mengerek harga pangan bagi buruh di perkotaan.

Langkah konkret perjuangan Partai PRIMA:

1. Koperasi sebagai Penyalur Tunggal Subsidi dan Kredit Usaha.

Partai PRIMA mengusulkan reorientasi tata kelola perlindungan sosial dan permodalan melalui penyaluran dana bantuan sosial, subsidi pupuk, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara terpusat melalui jaringan koperasi yang mapan, seperti koperasi tani, koperasi nelayan, dan koperasi pasar. Ini mengembalikan fungsi koperasi sesuai pilar ekonomi kerakyatan dan membebaskan petani dari jerat utang rentenir.

2. KDKMP sebagai Penstabil Logistik Pangan Lokal.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) harus diaktifkan secara masif sebagai penyerap (offtaker) hasil pertanian lokal serta penyedia utama bahan baku pangan untuk program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah taktis ini terbukti ilmiah menggerakkan sektor pertanian tanaman pangan yang tumbuh 7,58 persen seiring panen padi serta sektor peternakan yang tumbuh 11,84 persen. Dengan memotong rantai distribusi yang eksploitatif dan menyingkirkan praktik rente, biaya produksi petani dapat ditekan dan harga pangan di tingkat konsumen kelas pekerja dapat dijaga secara stabil.

Dengan sinergi dari perluasan pembiayaan terarah, regulasi integrasi rantai pasok domestik, serta pengaktifan kembali koperasi sebagai penyangga pangan lokal, daya beli rakyat biasa akan terlindungi secara kokoh. Ketika jutaan pekerja informal dan pelaku usaha ultra mikro memiliki pendapatan yang stabil, konsumsi rumah tangga secara organik akan tetap terjaga sebagai benteng pertahanan terkuat ekonomi nasional dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Tim Web Partai PRIMA:

Apa langkah konkret yang ditawarkan Partai PRIMA untuk mendorong investasi yang inklusif dan mampu menyerap tenaga kerja lokal secara masif di daerah-daerah?

Achmad Herwandi (AH):

Sebagai bagian dari kekuatan politik koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran, Partai PRIMA memberikan apresiasi yang tinggi atas capaian investasi nasional pada semester I tahun 2026 yang menembus angka Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2 persen secara tahunan. Angka ini membuktikan bahwa di tengah dinamika geopolitik global yang tidak menentu, Indonesia tetap menjadi magnet investasi yang sangat tepercaya di mata dunia. Namun, Partai PRIMA memberikan catatan kritis bahwa aliran modal yang masuk tidak boleh berhenti sebagai deretan angka di atas kertas saja.

Investasi skala besar tidak akan bermakna optimal bagi rakyat biasa jika kontribusinya terhadap kapasitas ekonomi riil masih terbatas dan tidak didukung oleh penyerapan tenaga kerja lokal secara masif di daerah-daerah. Guna mendorong investasi yang inklusif, berkeadilan, dan padat karya, Partai PRIMA menawarkan empat langkah konkret dan taktis berikut untuk diimplementasikan secara kolaboratif bersama pemerintah:

a. Menggeser Paradigma Investasi: Mengecilkan Angka ICOR (Incremental Capital Output Ratio).

Analisis masalah:

Tantangan struktural utama dari investasi di Indonesia saat ini adalah tingginya angka ICOR yang berada di level 6,4 pada tahun 2025. Angka ICOR yang tinggi ini mengindikasikan bahwa perekonomian nasional masih sangat tidak efisien dan boros modal.

Kita membutuhkan tambahan modal fisik yang sangat besar hanya untuk menghasilkan satu unit output tambahan. Hal ini terjadi karena investasi masih didominasi oleh proyek-proyek fisik padat modal yang minim efek pengganda lokal.

Langkah konkret solusi:

Partai PRIMA mendesak reorientasi kebijakan investasi dari yang semula hanya mengejar kuantitas nilai nominal masuknya Foreign Direct Investment (FDI) fisik menjadi investasi berkualitas yang memberikan dampak pengganda jangka panjang bagi daerah.

Pemerintah harus memberlakukan mandat kemitraan wajib. Setiap investasi skala besar yang masuk ke daerah wajib diintegrasikan dengan industri manufaktur domestik dan pelaku UMKM lokal melalui skema rantai pasok domestik (domestic supply chain). Investor wajib melakukan transfer teknologi, menggunakan komponen lokal, serta melibatkan pemasok lokal daerah agar nilai tambah ekonomi tetap tinggal dan berputar di daerah tersebut.

b. Mengakselerasi Eksekusi Investasi Pemerintah Daerah pada Sektor Padat Karya.

Analisis masalah:

Hingga pertengahan tahun 2026, data menunjukkan bahwa realisasi pembiayaan investasi pemerintah baru mencapai 25,7 persen atau sekitar Rp52,2 triliun dari target penuh sebesar Rp203,1 triliun. Lambatnya penyerapan ini menunjukkan bahwa hambatan kita saat ini bukan pada ketersediaan dana, melainkan pada kecepatan dan ketepatan eksekusi di lapangan.

Langkah konkret solusi:

Partai PRIMA mengusulkan akselerasi konversi sisa anggaran pembiayaan investasi sebesar Rp150,9 triliun pada paruh kedua tahun 2026 untuk segera dieksekusi menjadi proyek riil.Alokasi dana investasi pemerintah ini harus difokuskan pada proyek-proyek padat karya di daerah-daerah luar Pulau Jawa.Pembangunan harus diarahkan langsung pada sektor penunjang sektor riil daerah, seperti infrastruktur pertanian, jalan produksi, konektivitas logistik perdesaan, serta utilitas dasar. Investasi publik ini akan menjadi stimulus alami bagi masuknya investasi swasta sekaligus menyerap jutaan tenaga kerja lokal secara langsung.

c. Membangun Ekosistem Ketenagakerjaan melalui Pendidikan Vokasi Terarah.

Analisis masalah:

Melimpahnya sumber daya alam di daerah tidak akan otomatis berubah menjadi keunggulan ekosistem jika tidak didukung oleh kesiapan talenta lokal. Tanpa adanya SDM daerah yang siap pakai, proyek investasi bernilai tinggi di daerah justru akan memicu ketergantungan pada tenaga kerja asing, yang pada akhirnya memicu ketegangan sosial.

Langkah konkret solusi:

Pemerintah daerah harus diwajibkan bekerja sama dengan korporasi/investor untuk membangun pusat pelatihan kerja vokasi dan lembaga sertifikasi kompetensi gratis di tingkat kabupaten/kota. Kurikulum pelatihan harus disusun secara adaptif dan spesifik sesuai dengan kebutuhan proyek investasi yang sedang berjalan di wilayah tersebut, misalnya teknologi pengolahan mineral/hilirisasi, logistik digital, atau energi terbarukan. Dengan kesiapan talenta lokal, penyerapan tenaga kerja daerah dapat berjalan secara masif, terencana, dan terstruktur.

d. Mempelopori Pengembangan Sektor “Ekonomi Perawatan” (Care Economy) di Daerah.

Analisis masalah dan peluang sektor baru:

Indonesia secara perlahan mulai memasuki fase penuaan populasi (ageing population). Proporsi penduduk lansia berusia 60 tahun ke atas saat ini telah mencapai 11,97 persen, atau sekitar satu dari sembilan penduduk, dan diproyeksikan melonjak hingga 20,31 persen pada tahun 2045. Tren demografis ini menuntut kesiapan infrastruktur sosial yang ramah keluarga, sekaligus membuka peluang pasar investasi baru yang padat karya.

Langkah konkret solusi:

Partai PRIMA mengusulkan stimulus investasi publik-swasta pada penyediaan layanan perawatan formal di daerah, seperti pusat penitipan anak (childcare), pusat aktivitas lansia (elderly care), home care, serta layanan perawatan berbasis komunitas.

Potensi penyerapan tenaga kerja ilmiah:

Berdasarkan estimasi global Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), investasi terintegrasi pada sektor care economy ini berpotensi menciptakan hingga 10,4 juta lapangan kerja di Indonesia pada tahun 2035, mencakup 4,3 juta pekerjaan langsung pengasuhan anak, 4,3 juta pekerjaan langsung perawatan lansia jangka panjang, dan 1,7 juta pekerjaan tidak langsung pada sektor terkait.

Efek Pengganda Ganda (Double Dividend):

Pengembangan investasi sektor ini tidak hanya mampu menyerap tenaga kerja lokal perempuan dan kelompok rentan secara masif, tetapi juga membebaskan beban waktu kerja domestik tidak berbayar yang selama ini ditanggung perempuan di dalam rumah tangga.

Dengan demikian, perempuan di daerah memiliki kesempatan lebih besar untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi produktif dan memperkuat struktur kelas menengah daerah yang tangguh.