SAPU BERSIH DI TANGAN JENDERAL

Oleh: Fandi Zarkasi (Ketua Partai PRIMA Kota Palu) 

Minggu pertama bulan November diawali dengan datangnya harapan. Di tengah gemericik air hujan yang membasahi bumi—setelah sekian purnama sebagian wilayah dunia dilanda kekeringan akibat pemanasan global dan ulah manusia yang serakah—hujan seolah membawa pesan kesejukan dan kehidupan.

Aroma khas tanah yang tersentuh air hujan menghadirkan ketenangan, bahkan seolah menembus hingga ke sumsum tulang. Ada semangat yang kembali tumbuh, ada harapan yang perlahan bangkit, dan ada keinginan untuk kembali berdiri tegak menghadapi berbagai persoalan.

Namun, seiring dengan itu, masyarakat justru dihadapkan pada sejumlah pemberitaan yang membuat mata dan hati terbelalak. Berita tersebut berkaitan dengan perilaku sebuah institusi yang secara konstitusional berada langsung di bawah Presiden.

Presiden kemudian mengumumkan sekaligus melantik Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Pascapelantikan, publik tentu menaruh harapan besar terhadap kepemimpinan beliau. Bukan sekadar seremonial, apalagi berpuas diri setelah menerima jabatan. Yang dibutuhkan adalah kerja nyata, kerja keras, dan keberanian melakukan pembenahan.

Sebab, institusi yang dipimpinnya tengah menghadapi persoalan serius. Bahkan, sebagian masyarakat secara terang-terangan melabeli institusi tersebut dengan sebutan PARCOK.

PARCOK merupakan akronim dari “Partai Cokelat”, sebuah istilah yang berkembang di tengah masyarakat untuk menggambarkan dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam kepentingan politik praktis.

Dalam beberapa momentum elektoral, muncul kritik dan tudingan mengenai keterlibatan oknum kepolisian dalam urusan politik. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa aparat yang seharusnya berdiri di atas semua kepentingan justru dapat berpihak kepada kelompok tertentu. Jika hal ini terjadi, keadilan akan terancam, sementara masyarakat berpotensi menjadi pihak yang dirugikan dan terabaikan.

Kini, publik menaruh perhatian pada langkah Jenderal yang baru dilantik tersebut. Pembenahan harus dimulai dengan membongkar mata rantai persoalan yang selama ini diduga telah mengakar di tubuh institusi kepolisian, termasuk pada struktur yang berpusat di Trunojoyo.

Ada beberapa catatan yang patut menjadi perhatian.

Pertama, mengevaluasi kebutuhan perekrutan anggota baru. Pembenahan internal perlu menjadi prioritas. Sebelum menambah jumlah personel, sudah saatnya institusi melakukan evaluasi dan pembersihan terhadap berbagai persoalan yang ada.

Kedua, memperkuat kembali komitmen dan integritas seluruh anggota. Setiap personel perlu meneguhkan kembali sumpah dan janji pengabdiannya kepada negara. Hal ini penting untuk memastikan bahwa loyalitas mereka sepenuhnya ditujukan kepada bangsa dan negara, bukan kepada kelompok, kepentingan pribadi, ataupun aktivitas ilegal.

Maka dari itu, Jenderal, kami sebagai bagian dari rakyat menaruh harapan besar terhadap langkah pembenahan institusi ini. Sapu bersih bukan sekadar slogan, melainkan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, transparansi, dan penegakan hukum tanpa pandang bulu.

Sebab, masyarakat sudah terlalu sering menyaksikan berbagai perilaku oknum yang mencederai kepercayaan publik. Jangan biarkan kepercayaan itu semakin terkikis.

Jenderal, rakyat sedang menunggu. Bersihkan institusi, pulihkan kepercayaan, dan kembalikan marwah kepolisian sebagai pelindung, pengayom, serta pelayan masyarakat.