Meluruskan Salah Kaprah Tulisan “Tiga Wajah Dalam Satu Cermin” Besli Pangaribuan

Yang persis salah di awal dalam tulisan Besli ( https://perempuanbicara.id/2026/besli-pangaribuan/tiga-wajah-dalam-satu-cermin-oligarki-retorika-dan-sentralisasi-modal ) yang menyoroti Soemitro, Agus Jabo dan Prabowo adalah meletakkan ketiganya ke dalam cermin Besli yang kabur dan pecah. Ia telah bersusah dan payah menghubungkan kegagalan Program Benteng Soemitro, Serakahnomics sebagai musuh abstrak dan moralisme, serta Prabowonomics sebagai arsitek konsolidasi kapital negara.

Tak tanggung-tanggung, tiga bingkai gagasan itu dia garis luruskan dalam kesimpulan “sejatinya adalah satu tarikan napas cerita yang sama: bagaimana negara memobilisasi sumber daya raksasa, Bagaimana musuh politik dikonstruksi secara moral, dan bagaimana pada akhirnya, kapital dan kekuasaan ekonomi selalu terkonsentrasi pada kelompok yang memegang kunci akses ke istana”.

Konsolidasi Kapital dan Dikuasai Negara: Amanat Pasal 33 UUD 1945

Besli tidak sekalipun menyebut amanat UUD 1945 pasal 33 ataupun demokrasi ekonomi. Tak ada satu diksi itu dalam tulisannya. Padahal, Pasal 33 lah yang mestinya menjadi cermin atau bingkai yang tepat, dibanding cermin yang digunakan Besli. Paling tidak, sikapnya menunjukkan standing position atau kelamin ideologinya yang pro pasar bebas, bukan penguasaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ala Pasal 33.

Memaksakan program “Benteng” dalam satu tarikan napas cerita yang sama dengan yang dilakukan pemerintahan Prabowo adalah usaha yang kurang data dan kurang imajinasi. Yang dilakukan program benteng adalah peran aktif negara melindungi pengusaha nasional dan menguatkannya dalam situasi struktur ekonomi kolonial waktu itu. 

Meski pada akhirnya dianggap gagal dan dihentikan (1950-1957), eksperimen penting dalam sejarah Pembangunan ekonomi Indonesia memperlihatkan bahwa: negara dapat berperan aktif menciptakan pengusaha nasional; perlindungan saja tidak cukup, melainkan harus disertai peningkatan kapasitas (pendidikan), pembiayaan dan pengawasan yang tepat; serta industrialisasi membutuhkan penguatan kapasitas pelaku usaha.

Sementara, yang dilakukan presiden Prabowo tentu berbeda. Kalau program benteng ingin menciptakan pengusaha nasional di waktu itu, setelah beberapa dekade berlalu dan orde baru menciptakan oligarki, justru Prabowo ingin redistribusi kekayaan nasional untuk dinikmati oleh rakyat. Pengusaha yang sudah besar, sudah menikmati kekayaan nasional, kini dipanggil untuk mengabdi demi kesejahteraan rakyat. Lebih dari itu, bahkan Presiden “menghajar” Perusahaan dan pengusaha nakal yang selama ini merugikan negara dan rakyat Indonesia.

Nasionalisme Ekonomi dan Serakahnomics musuh konkret rakyat

Dari Nasionalisme Ekonomi ke Kapitalisme semu yang ditulis Besli, kegagalan program benteng berbeda dengan yang dilakukan Presiden Prabowo. Konsolidasi Kapital melalui contoh Danantara, berbeda dengan kapitalisme (baik semu atau murni). Konsolidasi kapital oleh negara berbeda dengan kapitalisme negara. Itu adalah pengejawantahan dari sumberdaya alam dan cabang-cabang produksi strategis “dikuasai oleh negara”. Dari penguasaan asset strategis, produksi sampai konsumsi, negara menjadi pelopor Pembangunan ekonomi. Masalahnya, dari situlah imperialis, oligarki, kapitalis pemburu rente dan elit korup memperoleh dan mepertahankan kekayaannya.

Musuh itulah yang dianggap abstrak oleh Besli Ketika Agus Jabo, wakil Menteri Sosial, mengamplifikasi diksi yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo. Menyederhanakan kata “ekonomi serakah (serakahnomics)” bukan berarti mengalihkan musuh rakyat yang sebenarnya secara politik ke konstruksi moral semata. Bahwa yang jahat-serakah adalah kelakuan pribadi lepas pribadi, bukan sistem dan struktur ekonomi-politik yang timpang menindas. Terbalik.

Akibat kekurangan data dan imajinasi itu, Besli mungkin di jagad media hari ini tidak bisa menemukan penjelasan Agus Jabo terkait serakahnomics. Telah terang Agus Jabo sampaikan bahwa kaum serakah itu adalah: imperialis, oligarki dan elit korup. Bahkan belakangan ini ditambah kaum hantam kromo. Jadi bukan moral semata, tetapi jika ditarik lebih struktural, justru musuh rakyat itu merujuk pada kelas Masyarakat tertentu dengan watak tertentu. Jauh dari kata abstrak.

Emosi Berlebih Yang Menumpulkan Kritik

“Tiga wajah, satu struktur kekuasaan”, sebuah arsitektur oligarki yang “bekerja dalam satu pembagian tugas yang rapi, membentuk lingkaran setan kapitalisme negara yang tak tertembus” mulai dari bius romantisme sejarah dan intervensi negara ala Soemitro yang diberi perisai moral serakahnomics Agus Jabo, dan mesin akumulasi Bernama Prabowonomics beroperasi, tampak sebagai tuduhan yang emosional, alih-alih kritik rasional.

Prinsipnya, tulisan Besli anti dengan peran besar negara dalam ekonomi. Ia menyebut, siapapun elit yang mengendalikan Danantara akan secara efektif mengendalikan arah ekonomi politik republik, akan mengerdilkan fungsi pengawasan institusi demokrasi lainnya. Kata lainnya, tulisan itu tidak setuju dengan prinsip ekonomi Pasal 33 UUD 1945. Maka, wajarlah jika Agus Jabo dan Presiden Prabowo, dua sosok yang konsisten mengkampanyekan Pasal 33 jauh sebelum berkuasa, dilabeli ‘setan kapitalisme negara’ dan oligarki oleh pendukung neoliberal.

Terakhir, paradoks yang Besli ajukan agar publik tidak boleh terjebak pada ilusi dikotomi tentang “siapa yang serakah dan siapa yang nasionalis”, melainkan terus bertanya tiada henti pada siapa yang memonopoli triliunan rupiah proyek MBG, siapa konglomerat hulu yang menyuplai jaringan KDMP, dan elit mana yang menentukan arah investasi danantara berlabuh? Pada dasarnya sama, yaitu mencari musuh rakyat itu siapa. Tapi melokalisir masalah hanya pada siapa ‘pemain’ program stratagis nasional, artinya menyamarkan musuh yang berada di luar kekuasaan dan sistem ekonomi yang bertentangan dengan konstitusi yang telah lama memiskinkan rakyat.

Musuh Kita Sama

Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah program ekonomi terencana. Selain perbaikan gizi dan stimulus peningkatan kualitas manusia Indonesia. Dipadu dengan KDMP dan Danantara, adalah wujud negara sebagai pelopor Pembangunan ekonomi yang riil. Secara konsepsi dan programatik, visi ini perlu didukung. Kritik pada penerapannya harus. Partisipasi rakyat penting dimaksimalkan. Siapa yang main-main dan korup harus ditindak. Inilah wujud Persatuan Nasional yang konkrit; tidak melekat pada tokoh saja, melainkan pada visi dan program yang berpihak untuk kemakmuran rakyat.

Kaum nasionalis memang anti terhadap oligarki, demikian juga kaum liberal. Karena akan menghambat efisiensi pasar dan peran efektif negara. Namun di alam pasar bebas (kapitalisme) dan demokrasi liberal justru imprialisme modern, oligarki dan elit korup subur. Modal besar akan membeli dan mengendalikan politik serta memangsa dan memonopoli ekonomi yang kecil. Di tengah situasi geoekonomi dan geopolitik dunia yang tidak pasti, dimana setiap negara mengutamakan kepentingan negaranya sendiri, maka nasionalisme, kedaulatan bangsa dan peran negara yang kuat dibutuhkan untuk melindungi rakyat. Itulah yang sedang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

Oleh: Septian Paath (Kader Partai PRIMA Bidang Ideologi DPP)