Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Memperkuat Peran Negara Demokratis Dalam Perubahan Haluan Ekonomi

Presiden Prabowo Subianto menggambarkan strategi pembangunannya sebagai “Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045” dalam salah satu dokumen yang diterbitkan menjelang Pemilu Presiden-Wakil Presiden 2024.

Dalam buku tersebut, Prabowo menyimpulkan situasi nasional dan situasi internasional, mengidentifikasi persoalan-persoalan pokok bangsa, tantangan, potensi, serta solusi strategi besar untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, sentosa, lahir dan batin.

Solusi strategis besar tersebut adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan didukung oleh “penguatan peran negara dalam roda ekonomi.” Menurut Pak Prabowo sendiri, strategi besar tersebut sejatinya merupakan jalan ideologis, atau lebih jelasnya, penafsiran terhadap Ekonomi Pancasila sebagai “perpaduan unsur terbaik dari sosialisme dan unsur terbaik dari kapitalisme” ke dalam tindakan nyata.

Prabowo meyakini bahwa ekonomi tidak bisa dibiarkan lepas pada kehendak pasar sebagaimana ajaran kapitalisme. Intervensi negara dengan keberpihakan kepada kepentingan kepentingan rakyat (skala prioritas dalam batas-batas nasional) adalah ciri sosialistik yang menjadi koreksi terhadap jalan kapitalisme-neoliberal.

Negara dalam pengertian material merupakan sekumpulan alat atau instrumen politik suatu bangsa untuk mengelola sumber dayanya. Di dalamnya terdapat hubungan yang kompleks. Negara Republik Indonesia telah diperintah oleh Konstitusinya untuk mengelola sumber daya tersebut untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam satu tahun ini, pemerintahan Prabowo-Gibran mulai menggerakkan alat-alat negara untuk masuk membenahi struktur kekuasaan ekonomi sembari mengambil peran yang lebih kuat di dalamnya. Posisi kapital yang mengatur negara, melalui sistem politik liberal, sedang dibalikkan agar negaralah yang mengatur kapital.

Di tangan Presiden Prabowo, Pasal 33 UUD 1945 laksana pedang pusaka yang diacungkan untuk membabat kaum serakahnomics. Mereka (kaum serakahnomics) adalah; 1) Imperialis yang selama ini mengeruk keuntungan besar dari kekayaan Indonesia dan sedang mengalami guncangan karena perubahan-perubahan besar dunia; 2) Oligark yang turut menghisap kekayaan bumi, air, angkasa dan menghisap keringat rakyat Indonesia; 3) Koruptor dan manipulator yang merugikan Negara Republik Indonesia.

Presiden Prabowo mengakui bahwa Tiongkok sudah menjalankan Pasal 33 UUD 1945 dalam versi mereka sendiri. Banyak pakar menyebut model tersebut sebagai “kapitalisme negara”. Namun bila ditelisik lebih mendalam, dalam aspek pemerataan dan partisipasi rakyat pada penguasaan ekonomi, maka ditemukan corak ekonomi campuran atau mixed economy antara kapitalisme dan sosialisme.

Terlepas dari hal tersebut, tren perekonomian dunia kembali bersandar pada industri dan produksi riil. Amerika Serikat yang lama bersandar ke sektor FIRE (finance, insurance, and real estate) sekarang mulai berusaha menghidupkan kembali manufakturnya. Tarif kontroversial Donald Trump antara lain menggunakan pembenaran ini, meski manufaktur AS sudah jauh tertinggal dibanding Tiongkok (yang menguasai 35% produk manufaktur dunia).

Setidaknya, kapitalisme yang berbasiskan industri dan produksi riil dinilai akan lebih cepat menciptakan syarat-syarat bagi berdirinya sosialisme dibanding kapitalisme yang berbasiskan finansial dan ekstraktif. Sejarah umat manusia dan bangsa-bangsa telah membuktikan hal itu; revolusi industri di Eropa, industrialisasi di AS, restorasi Meiji di Jepang, industrialisasi Korea Selatan, kebangkitan Tiongkok, dan lain-lain.

Kapitalisme berbasis finansial dan ekstraktif, di Indonesia dan banyak negara Selatan lain, terbukti menjadi kepanjangan tangan dari struktur kapitalisme global atau imperialisme. Oleh karenanya dominasi dolar AS serta ketidakadilan dan ketimpangan dalam perjanjian ekonomi sudah mulai dipertanyakan dan diubah.

Perubahan ini sudah seharusnya mengubah penggunaan teori nilai yang berada di sentral ilmu ekonomi. Teori nilai klasik (digagas oleh Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx) harus dikembalikan untuk dikembangkan lebih lanjut. Teori ini menyatakan bahwa nilai diciptakan pada aras produksi khususnya oleh tenaga kerja.

Sementara teori nilai neoklasik meyakini bahwa nilai diciptakan pada aras konsumsi. Ini menjadi dasar filosofinya kapitalisme keuangan, yang tidak lagi cocok dengan perkembangan zaman. Keadaan dunia sekarang menuntut terpenuhinya kebutuhan pangan, energi, sandang dan papan, serta kebutuhan produk material lainnya.

Ekonomi harus bergerak di dunia nyata dalam berbagai sektor riil, sebelum bergerak ke dunia maya dalam perdagangan saham, surat berharga, deposito, dan lain-lain. Pasar modal dan pasar keuangan memang berperan sangat penting dalam perekonomian Indonesia sekarang. Tetapi keadaan sudah sampai pada titik yang menuntut pembalikan: sektor keuangan harus melayani sektor riil dan bukan sektor riil yang melayani sektor keuangan. Pasar modal harus lebih banyak berkontribusi menarik investasi masuk ke dalam sektor riil.

**

Mengubah haluan ekonomi-politik dalam negara sebesar Indonesia bukanlah hal mudah. Tapi Presiden Prabowo telah memulai dengan langkah-langkah konkret yang, terlepas dari beberapa catatan, telah membentuk abstraksi dari sistem yang berbeda: Indonesia Berdaulat dengan Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Klaim ini tidak berlebihan. Dalam satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran ini, penulis coba membangun kerangka pandangan ekonomi-politik dalam tujuh poin sebagai berikut:

1. Pandangan dan sikap politik internasional Presiden Prabowo memberi nuansa baru dalam lanskap geopolitik dan membangun kesadaran baru di tengah rakyat.

Sehari setelah dilantik, 21 Oktober 2024, Presiden Prabowo mengutus Menteri Luar Negeri Sugiono untuk menghadiri KTT BRICS di Khazan, Rusia. Tidak sekedar hadir, Menlu Sugiono membawa satu mandat dan keputusan besar: Indonesia secara resmi mengajukan keinginan untuk bergabung menjadi anggota tetap BRICS. Pada bulan Januari 2025, Brasil sebagai tuan rumah KTT BRICS, mengumumkan Indonesia diterima secara aklamasi menjadi anggota yang ke-10 tempat konsolidasinya negara-negara Selatan.

Perubahan peta geopolitik akhir-akhir ini sudah menjadi pengetahuan umum. Perang dan konflik semakin memperjelas peta kompetisi antara dua raksasa dan dua blok raksasa. Satu blok raksasa sedang menurun, sementara yang lain sedang menanjak. Satu membawa aspirasi perubahan, yang lain berusaha mempertahankan status quo. Dua raksasa tersebut adalah Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Sementara dua blok raksasa adalah BRICS dan G7.

Mengambil sikap bergabung ke BRICS bisa ditafsirkan bahwa Indonesia berdiri berhadapan dengan negara-negara blok Barat di G7 (AS, Inggris, Prancis, Jerman, Jepang, Kanada, Italia).

Kehadiran BRICS digambarkan banyak ahli sebagai kebangkitan negara-negara Selatan untuk memperbaiki tata kelola dunia sehingga lebih berkeadilan. BRICS sedang mengupayakan pelembagaan baru dan sistem keuangan baru.

Sementara, salah satu tujuan dari pendirian kelompok G7 adalah mempromosikan perdagangan bebas atau yang bisa ditafsirkan sebagai imperialisme terselubung.

Tapi situasi memang sudah berubah, dan Pemerintah Republik Indonesia memilih sikap yang benar dalam perjalanan sejarah dunia. Benar membaca imperialisme masih eksis dalam skema neoliberal tapi semakin lemah dan tidak relevan. Benar membaca “dunia telah berganti rupa” sebagaimana dituliskan Ki Hajar Dewantara dalam lirik lagu Internasionale. Benar bahwa karena keadaan itu negara bangsa-negara bangsa berlomba memperkuat diri dan lebih unggul dari yang lain.

Diyakini bahwa pada titik keseimbangan tertentu, dunia akan benar-benar menjadi multipolar hingga ke bentuk-bentuk pelembagaan resminya yang diterima oleh semua pihak (reformasi PBB, lembaga keuangan, lembaga perdagangan, dan lain-lain).

Sekalipun kondisi sekarang sudah multipolar tapi pelembagaan resminya masih dalam perspektif situasi yang lama (Pasca Perang Dunia II) sehingga tidak lagi relevan. Silih berganti kekuasaan imperium sampai pada perubahan kualitatif yang membutuhkan penyesuaian-penyesuaian pada pengorganisasiannya.

Nasionalisme yang sempat dianggap tidak relevan berubah kembali relevan sebagaimana keadaan pada sejarah krisis kapitalisme dunia. Perang Dunia I (1914-1918) dan Perang Dunia II (1939-1945) bermula dari krisis kapitalisme yang berujung persaingan di antara kekuatan-kekuatan imperialis untuk memperoleh sumber daya ekonomi sebesar-besarnya. sembari menanamkan kaki-kaki kekuasaannya di tanah jajahan-tanah jajahan.

Ada kalangan yang mengkhawatirkan bangkitnya kekuasaan otoritarian dari situasi ini. Tapi penting digarisbawahi bahwa label otoritarian sering kali dikenakan secara serampangan sesuai dengan selera “negara-negara demokrasi”. Label ini kemudian menjadi dalih bagi tindakan-tindakan invasif dan melanggar kedaulatan seperti yang terjadi di Afghanistan (2001), Irak (2003), Libya (2011), Siria, Venezuela (sedang terjadi, 2025), Palestina di sepanjang waktu, dan lain-lain.

Indonesia berhak membangun sistem demokrasinya sendiri yang tidak sama dengan demokrasi Barat. Indonesia menginginkan demokrasi yang melaksanakan berdikari dan pemerataan ekonomi sebagai aspirasi utama, mayoritas, rakyat Indonesia yang masih hidup dalam kemiskinan atau terancam jatuh miskin.

Selain itu, sejarah mencatat ada perbedaan penting mengenai karakter nasionalisme di negeri-negeri terjajah (yang progresif) dibandingkan nasionalisme negeri-negeri penjajah (yang fasistik). Mereka menjadi progresif karena melawan penindasan antar bangsa. Sementara yang lain menjadi fasistik karena melakukan atau mendukung penindasan antar bangsa.

Dalam situasi ini Presiden Prabowo memainkan peran signifikan dalam panggung politik dunia. Proposal perdamaiannya untuk Rusia-Ukraina dan perannya dalam upaya perdamaian Israel-Palestina mendapat atensi luas. Prinsip diplomasi Pak Prabowo “seribu kawan tidak cukup, satu musuh terlalu banyak” membuat Indonesia mudah berkomunikasi dan dipercaya oleh kekuatan-kekuatan penting dunia.

2. Politik Persatuan Nasional adalah langkah Prabowo menggalang kekuatan-kekuatan politik ke dalam satu blok bersama dengan platform yang jelas: Asta Cita.

“Para pemimpin kita adalah manusia, para pemimpin kita banyak kelemahan dan kesalahan. Tapi janganlah kita lupa, sekali-sekali jangan kita lupa jasa-jasa mereka, jangan kita lupa prestasi-prestasi mereka, prestasi semua pemimpin kita, sambil kita belajar dari kekurangan-kekurangan mereka,”

Prabowo Subianto

Dalam pelaksanaan Asta Cita ini Presiden Prabowo telah membuat koridor pemikiran dan kebijakan yang dapat dipahami sebagai suatu sistem ekonomi-politik tertentu yang disebut Ekonomi Pancasila.

Politik Persatuan Nasional yang digagas Presiden Prabowo berkonsekuensi menarik seluruh kekuatan politik ke dalam kepemimpinan yang kuat, tegas, bervisi jelas, dan memiliki kebajikan-kebajikan sebagai buah dari kematangan.

Politik Persatuan Nasional mensubordinasikan seluruh kepentingan-kepentingan kecil dan sempit ke bawah kepemimpinan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat yang lebih strategis dan lebih besar. Kepentingan nasional yang memimpin sebagai hikmat kebijaksanaan.

Politik Persatuan Nasional ini akan semakin kokoh manakala program-program kerakyatan Pemerintahan Prabowo-Gibran dapat terkomunikasikan dan terorganisasikan dengan baik bersama rakyat. Dengan demikian rakyat benar-benar menjadi kekuatan besar untuk menciptakan perubahan-perubahan sosial ekonomi, politik, dan budaya dalam momentum perubahan dunia.

3. Langkah-langkah untuk mengatasi kebocoran ekonomi sudah dimulai.

Beberapa yang dapat disebutkan antara lain; aturan tentang penyimpanan devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri, pengambilalihan 3,7 juta hektar lahan perkebunan dan ribuan pertambangan ilegal, konsolidasi kapital ke dalam Danantara, meluaskan jenis bahan mentah yang tidak boleh diekspor agar bisa dihilirisasi di dalam negeri, pemberantasan korupsi, serta langkah-langkah lain mengatasi ‘kebocoran’ atau net outflow of national wealth.

Gagasan Prabowo relate dengan pidato Indonesia Menggugat yang dibacakan Bung Karno di hadapan pengadilan kolonial tahun 1930. Sukarno menggunakan istilah drainage, Prabowo menggunakan istilah ‘kebocoran’. Sukarno mengatakan “penyetoran rezeki keluar”, Prabowo mengatakan “net outflow of national wealth”. Esensinya sama, yakni kemiskinan dan kesengsaraan rakyat Indonesia akibat kekayaan yang terus mengalir keluar.

4. Kemudian, Presiden Prabowo melanjutkan peletakan dasar-dasar material bagi bangunan Indonesia Emas yang dicita-citakan.

Sebagian dasar-dasar tersebut, sebagaimana sering beliau sebutkan, sudah diletakkan oleh para pendahulunya. Sebagian lagi sedang dikejar dengan sangat keras.

Fondasi tersebut setidaknya mencakup pemajuan Sumber Daya Manusia, pertahanan militer, swasembada pangan, swasembada energi, infrastruktur, serta penanam modal pada berbagai bidang strategis. Investasi yang sangat besar pada bidang-bidang di atas, diharapkan dapat terpenuhi dengan mengoptimalkan hasil langsung maupun tidak langsung dari konsolidasi kekayaan nasional yang berhasil dibendung (poin 2) di atas.

Dari bidang-bidang strategis di atas, pemajuan SDM dan sektor pertanian tampak menonjol. Di bidang SDM dimulai dengan memastikan ketercukupan gizi anak-anak melalui MBG, pemeriksaan kesehatan gratis, Sekolah Rakyat, dan seterusnya.

Di sektor pertanian tampak kebijakan yang ‘agresif’, mulai dari pembukaan lahan baru, melipatgandakan kuota dan menurunkan harga eceran tertinggi pupuk subsidi, menaikkan harga jual gabah dan jagung, perbaikan irigasi, hingga akses kredit bagi petani. Hasil di sektor pertanian lebih cepat terasa, dibuktikan dengan meningkatnya harga jual petani dan menurunnya angka kemiskinan di pedesaan.

Luasan cakupan dan skala dari program-program di atas kerap dikritik oleh sejumlah ekonom yang secara sadar atau tidak sadar (kritik tersebut) mengandung unsur pandangan neoliberal. Perbedaannya dapat diperjelas dalam soal peran negara dalam perekonomian; sejauh mana, seberapa besar, dan mencakup bidang apa saja.

5. Berada pada prioritas yang sama dengan peletakan dasar-dasar material di atas, Pemerintahan Prabowo-Gibran mengatasi kesenjangan sosial dan memberantas kemiskinan dalam suatu pemahaman struktural. Artinya, Prabowo sangat mengerti bahwa kemiskinan merupakan persoalan struktural. Kemiskinan tidak bisa diatasi tanpa intervensi negara, karena konsekuensi cara kerja ekonomi kapitalisme sudah pasti melahirkan kesenjangan dan kemiskinan.

Paradigma lama tentang mengatasi kemiskinan dengan bantuan sosial mulai digantikan dengan paradigma baru memberdayakan kaum miskin untuk keluar dari kemiskinan (graduasi). Penyatuan data kemiskinan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) memungkinkan kolaborasi lintas Kementerian/Badan dan meninggalkan ego sektoral. Pembangunan Sekolah Rakyat menumbuhkan harapan puluhan ribu hingga ratusan ribu anak-anak yang sebelumnya tidak punya bayangan tentang masa depan karena saking gelapnya.

Penguatan ekonomi rakyat juga dilakukan melalui penghapusan utang macet UMKM, petani dan nelayan, kemudian merealokasi triliunan anggaran impor beras ke Bulog untuk membeli gabah dan jagung petani dengan harga layak, pengadaan pupuk, irigasi, pengadaan rumah murah dan layak huni, pembangunan koperasi-koperasi, pemeriksaan kesehatan gratis, kerja magang yang digaji oleh negara, dan lain-lain.

Menghapus kemiskinan dan memangkas kesenjangan adalah juga syarat bagi pembangunan rumah Indonesia Emas 2045. Karena bersifat sistemik dan struktural, maka langkah pengentasan kemiskian mengharuskan perubahan pada bidang-bidang dan sektor-sektor ekonomi-politik yang lebih luas.

6. Prabowo mulai mereformasi sistem keuangan dengan prioritas melayani sektor riil.

Kritik sejumlah ekonom bahwaindependensiBank Indonesia berkurang di masa pemerintahan Prabowo justru memperjelas perbedaan ideologis dan politis. Bank Sentral di mana pun tidak pernah netral. Istilah ‘independensi’ sesungguhnya hanya selubung bagi kepentingan kapital finansial untuk menjaga inflasi rendah sehingga nilai asetnya tetap terjaga. Aset kuangan akan menurun ketika harga uang turun (inflasi).

Ketentuan tentang ‘independensi’ di dalam UU Bank Indonesia ini sejak tahun 1999 mencegah intervensi pemerintah ke sektor keuangan untuk mendukung pembangunan. Hasilnya adalah mengorbankan sektor riil dengan deindustrialisasi sebagai salah satu cirinya.

Perubahan Undang-Undang Bank Indonesia di tahun 2023 yang memungkinkan intervensi pemerintah mulai dimanfaatkan dengan baik oleh Pemerintahan Prabowo, khususnya terkait langkah Menteri Keuangan ketika memindahkan 200 T uang pemerintah dari BI ke Himbara. Perpindahan anggaran ini mulai berdampak dengan terjadinya pertumbuhan kredit di bulan September 2025.

Pada ranah fiskal, Presiden Prabowo telah mencanangkan defisit nol persen di tahun-tahun mendatang. Ini artinya pemerintah memproyeksikan tidak akan ada lagi ketergantungan pada utang untuk melaksanakan pembangunan. Selama ini, utang pemerintah melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) terbukti membebani anggaran. Suku bunga SBN yang tinggi membuat perbankan cenderung menggunakan likuiditasnya untuk membeli SBN dan memperoleh profit melalui bunga tersebut tanpa kerja keras. Sementara bunga tersebut dibayar dari pajak rakyat.

Dengan perubahan paradigma ini kita mengharapkan sektor keuangan (terutama perbankan) akan benar-benar bekerja untuk melayani sektor riil. Tidak ada lagi lazy banker seperti yang disebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

7. Langkah paling menantang, dan mungkin juga paling berat, dari Pemerintahan Prabowo-Gibran adalah pemberantasan korupsi.

Masalah korupsi sudah sangat menyejarah sehingga mengakar dan masuk menjadi kesadaran dan sikap mental sebagian politisi, birokrasi serta pebisnis dari dalam maupun luar negeri.

Memberantas korupsi 100 persen tampak tidak masuk akal dalam waktu singkat kecuali lewat cara-cara sangat keras seperti hukuman mati—yang tampaknya tidak/belum menjadi pilihan. Tetapi Presiden Prabowo telah memulai dengan tindakan konkret. Penanganan korupsi di Pertamina Pertaniaga, korupsi ekspor CPO, korupsi dan penyelewengan di beberapa kementerian dan lembaga, penambangan dan ekspor ilegal yang selama ini dibekingi pejabat negara, menunjukkan keseriusan Pak Prabowo dalam masalah ini.

Presiden Prabowo sangat sadar bahwa visi besarnya hanya dapat berhasil apabila korupsi berhasil diberantas sebersih-bersihnya sampai pada tingkat zero tolerance. Negara sebagai suatu instrumen sedang mengambil peran lebih besar dan lebih kuat dalam perekonomian. Untuk itu dibutuhkan jajaran aparatus negara yang profesional dan kompeten, sekaligus juga berjiwa patriotik yang tidak terpisah dari kehidupan nyata massa rakyat.

Kerja yang jauh lebih besar masih menanti. Korupsi pada berbagai bidang, berbagai lapisan, dengan berbagai modus, harus diantisipasi dengan membentuk suatu sistem yang lebih terkontrol ketat, baik secara vertikal, horisontal, maupun dengan melibatkan rakyat/publik, dan perubahan sikap mental yang diteladani Prabowo; pembelajar, rela berkorban, gigih memperjuangkan cita-cita politik, lebih empatis, bertanggung jawab, serta bervisi kejayaan Bangsa di tengah dunia yang damai.

Peran negara dalam perekonomian nasional, sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945, jelas mengikutsertakan sektor swasta sebagai salah satu tulang punggung. Pembagian peran perekonomian di antara negara, rakyat (koperasi), dan swasta masih terus dinamis dan dipertajam sehingga diharapkan tercipta kebaikan bersama. Peran negara sedang ditambahkan tetapi peran swasta tetap terbuka lebar. Peran rakyat melalui koperasi-koperasi masih dalam tahap penyemaian kembali oleh negara dan juga melalui upaya-upaya sendiri kelompok masyarakat.

Langkah-langkah pembuka sudah memberi terang tentang bangunan Indonesia di masa depan. Politik Persatuan Nasional semakin diuji pada tahun-tahun mendatang. Tapi dilihat kematangan politik seorang Prabowo, dalam kenyataan politik dan sistem demokrasi yang masih banyak kekurangan saat ini, sudah terbukti sangat dapat diandalkan untuk memimpin.

Berbicara dan mendengar adalah bagian dari unsur praktik berdemokrasi yang sangat mendasar. Kritik dan keterbukaan pikiran berada dalam satu paket sebagai usaha untuk lebih baik dan lebih maju. Di sisi lain, ini adalah arus besar perubahan ekonomi-politik. Ini titik menentukan bagi Bangsa Indonesia untuk bangkit maju, adil dan makmur, atau malah terjerumus menjadi bangsa medioker abadi. Jangan sampai kita kehilangan momentum.

Dominggus Oktavianus

Kader Partai PRIMA

Eks Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran