Penyatuan-penyatuan organisasi perlawanan tersebut, bagi para aktivis harus segera dilaksanakan untuk memberi kekuatan pendorong bagi keterbukaan politik dan penumbangan rezim Orde Baru Soeharto. Dengan menyatukan berbagai kekuatan dari berbagai lokal dan sektor masyarakat, maka diharapkan ruang gerak dan kemampuan untuk membuat ruang demokrasi semakin terbuka. Bersatunya rakyat untuk menuntut perubahan juga penting dalam rangka perjuangan demokrasi saat itu.

Perjuangan melawan kediktatoran Orde Baru tidak dapat diserahkan pada perjuangan elitis dengan mengandalkan konsesi dan kompromi tanpa kontrol dari rakyat. Karena jika kaum elit tidak melibatkan rakyat, dikhawatirkan akan terjebak pada penyelewengan politik terhadap demokrasi yang sejatinya. Menyadari akan hal itu, para aktivis yang sudah terwadahi tersebut, mencoba memasuki arena perjuangan demokrasi dengan watak kerakyatan dan metode aksi massa.

2. Pembentukan Persatuan Rakyat Demokratik

Dalam kurun waktu periode 1994 inilah, situasi politik nasional semakin memanas seiring represifnya pemerintahan Orde Baru. Namun di sisi lain, para aktivis gerakan mahasiswa melihat adanya perkembangan dan bahkan kemajuan masyarakat bagi upaya-upaya resistensi terhadap pemerintahan Orde Baru. Bagi para aktivis, periode ini adalah era pembukaan politik. Kemajuan-kemajuan tersebut dapat diuraikan dalam beberapa bentuk yaitu :

a. perlawanan rakyat terhadap kediktatoran Orde Baru mulai meluas.

b. Keberanian rakyat untuk mempertahankan hak-haknya semakin tumbuh.

c. Jaringan dan wadah perlawanan mulai dibentuk di berbagai tempat dan sektor masyarakat.

d. Watak kerakyatan dalam perlawanan demokratik mulai muncul sebagai pendorong utama untuk memaksakan keterbukaan   dengan mulai terangkatnya isu mengenai perburuhan dan tani.
e. Unsur-unsur demokratik dan kerakyatan dalam perlawanan telah mampu berkembang dan berdiri di garda depan, baik dalam skala sektoral maupun wilayah tertentu.

Meski perkembangan masyarakat yang begitu dinamis dan progresif tersebut, para aktivis mahasiswa tersebut masih melihat ada kekurangan fundamental dalam gerakan resistensi terhadap pemerintah Orde Baru. Hal tersebut dinilai karena belum adanya kekuatan oposisi yang mau berdiri di garda terdepan, serta belum adanya wadah politik radikal yang mampu meningkatkan perlawanan massal dalam menumbangkan pemerintahan Orde Baru. Oleh karena itu, para aktivis yang selama periode 1992-1994 yang telah bergerak dan mengorganisir dalam wadah-wadah yang berupa SMID, STN, PPBI, JAKER, dan SRI memandang perlunya menggabungkan kekuatan organisasi tersebut dalam satu wadah perjuangan bersama. Hal tersebut bertujuan untuk menghasilkan daya resistensi yang mungkin lebih besar. Maka pada tanggal 2 Mei 1994 diadakanlah suatu pertemuan di antara elemen-elemen gerakan tersebut. Dalam forum tersebut lalu disepakati untuk mendirikan organisasi payung dalam rangka meningkatkan kualitas perlawanan yang dikenal dengan Persatuan Rakyat Demokratik.

Sebagai payung gerakan bersama, kehadiran Persatuan Rakyat Demokratik mempunyai program-program politik yang perlu diprioritaskan yaitu menuntut dibukanya ruang demokrasi seluas mungkin. Untuk itu Persatuan Rakyat Demokratik menuntut beberapa hal di antaranya; Paket 5 UU Politik 1985 dan Dwi Fungsi ABRI harus dicabut, karena keduanya merupakan tiang penyangga pemerintahan Presiden Soeharto. Paket 5 UU Politik adalah undang-undang yang mengesahkan bentuk otoriterianisme pemerintahan Orde Baru. Hak-hak rakyat untuk berorganisasi, berkumpul, dan menyatakan pendapat hanya boleh disalurkan melalui wadah yang dikontrol, dibuat, dan diawasi oleh pemerintah. Wadah tunggal organisasi dipraktekkan untuk mendukung kesetiaan pada kediktatoran.

Dominasi politik ABRI juga merupakan tulang punggung kekuasaan pemerintah Orde Baru. Kekuasaan teritorial dan operasi intelejen berhasil mengontrol serta menundukkan rakyat dalam rangka melindungi pemerintah. Di dalam parlemen, ABRI menerima hak-hak khusus untuk memanipulasi fungsi sejati parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat. Selain itu para aktivis PRD juga mengritik penyelenggaraan Pemilu Orde Baru. Bagi PRD, Pemilu merupakan pesta yang dibiayai oleh pemerintah untuk merayakan perpanjangan kekuasaan kediktatoran Orde Baru. Pemilu yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali tidak memenuhi watak demokratik, jurdil dan luber. Partai-partai politik pun dipandang mereka sebagai mesin yang mendukung otoritarianisme Orde Baru.

Keinginan untuk menyatukan mahasiswa dengan buruh semakin bulat ketika aktivis mahasiswa mendapat inspirasi dari gerakan aliansi buruh-mahasiswa di Korea Selatan. Banyak anggota PRD yang dikirim ke kantong-kantong buruh untuk melakukan pengorganisiran. Upaya menggabungkan aksi buruh dan mahasiswa dalam sebuah aksi bersama yang sudah dirancang akhirnya terealisir. Pada bulan Januari 1995, SMID dan PPBI melakukan aksi gabungan di halaman pabrik PT Ganda Guna Indonesia. Aksi tersebut dilakukan dalam rangka mendukung tuntutan-tuntutan ekonomis kaum buruh. Dalam aksi tersebut, 14 aktivis ditangkap oleh Kodim Tangerang, namun tidak lama dibebaskan.Pada bulan Maret 1995, aktivis dari PPBI, SMID, STN bersama para pemuda pejuang Maubere membentuk Solidaritas Perjuangan Rakyat Indonesia untuk Rakyat Maubere (SPRIM). Para aktivis mahasiswa ini menganggap bahwa problematisasi referendum rakyat Maubere/Timor Timur dengan perjuangan demokrasi Indonesia merupakan suatu hal yang relevan. Hal ini karena rakyat Maubere dan rakyat Indonesia menghadapi musuh yang sama, yakni
pemerintahan Orde Baru. SPRIM dibuat sebagai wadah untuk saling mengerti bahwa perjuangan dua bangsa dalam meluaskan tuntutan rakyat Maubere untuk merdeka di kalangan kaum oposisi Indonesia secara luas. SPRIM mengorganisir suatu perlawanan dan propaganda secara terbuka dan terang-terangan kepada kaum oposisi dan pemerintahan Orde Baru sendiri agar melaksanakan referendum di Timor Timur. Tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh internasonal. Pada masa kepemimpinan Orde Baru adalah hal yang sangat mustahil untuk merayakan Hari Buruh. Namun pada tanggal 1 Mei 1995, para aktivis PRD yang bergerak melalui wadah SMID dan PPBI mengadakan aksi memperingati Hari Buruh Sedunia di Semarang dan Jakarta. Aksi tersebut merupakan aksi hari buruh pertama setelah 30 tahun dilarang Soeharto. Akhirnya aparat membubarkan demonstran dengan cara represif dan menangkap sekitar 60 mahasiswa dan buruh yang bergabung dalam SMID dan PPBI tersebut. Pada tanggal 15-23 Juli 1995, para aktivis PRD melakukan aksi gabungan bersama 15.000 buruh PT GRI di Bogor. Aksi buruh tersebut merupakan aksi terbesar dan teroganisir pada tahun 1995, bahkan Presiden Soeharto pun sampai harus mengeluarkan pernyataan mengenai aksi buruh-mahasiswa tersebut.

1. Deklarasi Partai Rakyat Demokratik

Pada 15-16 April 1996, di Sleman, Yogyakarta, diadakanlah Kongres Luar Biasa Persatuan Rakyat Demokratik yang salah satu keputusan pentingnya adalah mengubah organisasi payung Persatuan Rakyat Demokratik menjadi Partai Rakyat Demokratik dengan singkatan tetap: PRD. Partai Rakyat Demokratik kemudian dideklarasikan di gedung YLBHI Jakarta pada 22 Juli 1996 dengan mengeluarkan Manifesto PRD, yang kalimat pembukaannya langsung menegaskan posisi politik PRD berhadapan dengan kediktatoran Orde Baru:

Tidak ada demokrasi di Indonesia. Demokrasi dalam makna kedaulatan rakyat adalah prinsip dasar dan landasan bagi pembentukan suatu kekuasaan Negara. Selama kedaulatan rakyat masih belum mendapatkan tempat yang layak dalam kehidupan ekonomi, politik dan budaya sebuah bangsa dan masyarakat, selama itu pula sejarah akan memberikan alat-alat perlawanan untuk menegakkannya.

Dengan begitu, Partai Rakyat Demokratik (PRD) memandang penting, di masa depan, untuk membangun suatu masyarakat sipil modern yang menghormati kedaulatan rakyat dan pembenahan praktek demokrasi secara sejati, sepenuh-penuhnya, sesetia-setianya. Pembangunan demokrasi sejati, sepenuh-penuhnya, sesetia-setianya juga haruslah diabadikan pada kedaulatan rakyat.

2. Program dan Strategi Perjuangan PRD

Eksistensi Partai Rakyat Demokratik merepresentasikan fenomena baru. PRD muncul tidak hanya sekedar menuntut keadilan sosial dan demokrasi sebagai bentuk perhatian dari para aktivis mahasiswa, kaum intelektual, tokoh-tokoh politik, dan kalangan professional lainnya, tetapi PRD muncul dari dialektisasi gerakan-gerakan solidaritas sosial yang tumbuh dan berkembang sejak tahun 1980-an akhir. Mahasiswa dan intelektual yang aktif dalam gerakan solidaritas dan advokasi terhadap rakyat kecil di berbagai daerah bergabung dengan massa buruh dan tani untuk mendeklarasikan apa yang disebut embrio partai politik dengan basis organisasi massa yang genuine.

Dasar kemunculan proyek seperti PRD ini merupakan kebangkitan kaum buruh pabrik dan hasil perjuangan politik sejak pertengahan tahun 1980-an. Pemahaman yang baik terhadap sebab, sifat, dan juga pengaruh dari meningkatnya aktivitas industri pada masa Orde Baru juga diperlukan untuk memahami segi-segi yang penting dari situasi sosial dan politik secara umum.

Oleh karena itu, sejak dideklarasikan, PRD mencetuskan program-program perjuangan yang orientasinya membimbing dan mendidik kaum buruh, tani, dan elemen massa rakyat lainnya agar mampu berjuang bersama mencapai demokrasi multipartai kerakyatan yaitu demokrasi yang bukan dalam makna formal saja, melainkan demokrasi yang sejatinya mampu menciptakan tatanan masyarakat yang makmur dan berkeadilan sosial.

A. Program Partai Rakyat Demokratik (PRD)

Program perjuangan merupakan rumusan sasaran yang harus dicapai dalam suatu organisasi kemasyarakatan berdasarkan atas basis kebutuhan realitas objektif untuk memecahkan kontradiksi-kontradiksi dalam struktur masyarakat. Karenanya, PRD memandang dalam penyusunan program-program perjuangan merupakan perumusan titik kontradiksi yang mendesak harus diselesaikan, dan apabila tidak diselesaikan maka tidak akan melahirkan perubahan syarat-syarat material perjuangan rakyat sehingga semakin kecil kemungkinan bagi tahap perjuangan rakyat untuk berlanjut ke tahap yang lebih tinggi lagi.

Namun bagi PRD, tahap perjuangan rakyat bukan berarti sebagai tahapan perjuangan ekonomi menuju tahapan perjuangan politik. Hal tersebut diyakini akan membawa dan menjerumuskan perjuangan pada hal-hal yang bersifat ekonomistik. Untuk menggalang kekuatan rakyat dan menegakan demokrasi, maka yang harus dipenuhi dan dilindungi yaitu adalah hak-hak dasar rakyat secara penuh. Rakyat juga harus memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai alat perjuangannya agar mampu memperjuangkan kepentingannya.

Dengan demikian bagi PRD, Program-program perjuangan yang diturunkan kepada massa harus secara ekonomi politik, realitas objektif sejarah, sedapat mungkin seluas-luasnya. Selain itu diperlukan tatanan demokratik untuk menggalang kekuatan rakyat yaitu Pemerintahan Persatuan Demokratik.

Program ideologi, program politik, dan program organisasi serta program ekonomi adalah beberapa program yang mendesak karena menurut para aktivis PRD merupakan penjabaran/akomodasi/pengelompokan titik kontradiksi perjuangan rakyat dalam mencapai demokrasi sejati serta mewujudkan pemerintahan demokratis di bawah kedaulatan rakyat.

Program Ideologi. Program ideologi dirumuskan karena dalam masyarakat Indonesia yang kapitalistik, akan berhadapan dengan ideologi kaum penghisap/penindas (dalam bahasa PRD) yang mendominasi kehidupan masyarakat Indonesia. Potensi yang paling berbahaya bagi rakyat adalah kesadaran palsu menerima kekuasaan kaum penghisap/penindas. Dengan demikian program ideologi harus dicapai agar rakyat bisa terbebas dari kesadaran palsu. Dengan kesadaran kerakyatan, maka rakyat akan melihat posisi objektifnya sebagai unsur pengemban misi sejarah dalam merebut kekuasaan dan mencapai pemerintahan demokratik. Program-program menjadi prioritas antara lain :

1. Mempropagandakan teori-teori progresif,

2. Mempropagandakan sejarah gerakan massa demokratik kerakyatan,

3. Menerbitkan selebaran, pamflet, poster sebagai media agitasi dan propaganda dalam kampanye massa organisasi, baik di level masing-masing sektor maupun lintas sektoral.

Program Politik. Program politik merupakan penetapan sasaran tindakan yang harus dicapai rakyat guna menuju masyarakat yang demokratik secara ekonomi, politik, dan budaya. Menurut para aktivis PRD, perjuangan politik harus diupayakan agar mampu mendirikan Negara koalisi demokratik kerakyatan, dan menggantikan kaum penghisap/penindas dengan segala aparat kekerasaanya (tentara, pengadilan, dan penjara). Di hal lain, dengan program politik, maka rakyat mampu mengenali kelompok-kelompok mana yang secara ekonomi-politik memiliki kepentingan akan perubahan demokratik, sehingga bisa menjadi sekutu-sekutu yang harus dirangkul dalam setiap tahapan perjuangan rakyat yang dilaluinya. Program-program politik yang menjadi prioritas PRD antara lain :

1. Menjadi front persatuan radikal-militan-kerakyatan-pelopor-profesional

2. Mencari kesempatan menciptakan/mengembangkan representasi spektrum kerakyatan dalam meraih kepeloporan kepemimpinan politik.

3. Memanfaatkan peluang pemilu untuk berhadapan dengan massa dan melakukan kampanye-kampanye politik untuk mencabut paket 5 UU Politik tahun 1985, UU Kepartaian, UU Keormasan, UU Pemilu, UU Susunan dan Kedudukan MPR/DPR serta UU Referendum.

4. Mendorong/membantu proses demokratisasi hingga mencapai/membantu proses pengembangan kekuatan rakyat.

5. Mencegah skenario junta militer atau skenario kolaborasi militer dengan sipil.

6. Menuntut pemerintahan koalisi demokratik dengan program-program kerakyatan.

7. Mengisi kecendrungan kerakyatan dalam proses demokratisasi.

8. Membantu pemunculan serikat buruh, organisasi-organisasi massa dan partai alternatif.

9. Membantu penyelenggaraan protes-protes rakyat.

Program Organisasi. Program organisasi menurut aktivis PRD merupakan program yang mendesak. Hal ini karena dalam sejarah sudah banyak pihak yang menjadi oposisi pemerintahan Orde Baru. Namun kelemahannya adalah ketidaksanggupan mempersiapkan organisasi partai yang sanggup terus-menerus menohok kekuasan dalam kesatuan pemahaman, kesatuan aksi, dan kesatuan komando. Kesanggupan inilah yang akan menyebabkan organisasi partisan dapat menjadi oposisi masa depan. Dengan demikian satu-satunya alat dan media rakyat dalam perjuangan demokratik adalah Partai Rakyat Demokratik yang berdiri sebagai pemasok kekuatan progresif. Dalam aktivitas organisasional, pembuatan struktur organisasi harus dapat menampung tiga prinsip prioritas antara lain :

1. Membuka ruang agitasi dan propaganda dalam bentuk semakin luasnya penyebaran terbitan organisasi, dan dengan alat-alat media massa lainnya yang dapat menyatukan organisasi dengan rakyat.

2. Menyerukan untuk melakukan protes-protes rakyat dengan aksi-aksi massa.

3. Membuka keanggotaan atau pendirian cabang-cabang yang berwatak demokratik-radikal-kerakyatan.

Program Ekonomi. Pemerintahan koalisi demokratik menurut PRD dituntut menjalankan kebijakan pembangunan ekonomi yang merupakan pembalikan dari kebijakan pembangunan pemerintah Orde Baru. Hal ini akan melapangkan jalan bagi pemerintahan koalisi demokratik kerakyatan. Kebijakan tersebut harus dilaksanakan dengan cara mengontrol sumber daya alam, menentukan program dan kebijakan ekonomi yang bebas dari dominasi modal monopoli internasional dan manipulasi modal monopoli modal domestik. Adapun cerminan dari kebijakan yang tertuang dalam program ekonomi PRD yaitu; Pembangunan industri dan pertanian yang akan mengarah pada pencapaian alih teknologi sebesar-besarnya dan produktivitas secara maksimal, pengembangan IPTEK yang akan diarahkan untuk memperbaiki kapasitas seluruh produksi guna menyediakan kebutuhan-kebutuhan rakyat, mendorong mekanisme kolektif di kalangan rakyat untuk meningkatkan produktivitas perekonomian rakyat, pemilikan sosial terhadap perusahaan-perusahaan yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan rakyat serta mendukung sektor swasta yang memberikan sumbangan positif bagi pengembangan kapasitas produksi dan sumber daya.

PRD memandang bahwa program-program perjuangan merupakan rumusan sasaran yang harus dicapai. Program-program tersebut didasarkan atas landasan kebutuhan-kebutuhan nyata untuk memecahkan teka-teki sejarah perkembangan perjuangan rakyat yang digerakan oleh kontradiksi-kontradiksi/pertentangan-pertentangan dalam masyarakat. Oleh karena itu program-program perjuangan disusun dalam rangka merumuskan titik-titik kontradiksi-kontradiksi/pertentangan-pertentangan yang harus diselesaikan, agar perjuangan rakyat mengalami kemajuan ke dalam tahapan yang lebih tinggi.

B. Strategi Partai Rakyat Demokratik

Demi tercapainya tujuan perjuangan politiknya, maka PRD menggunakan metode Progresif-Revolusioner yaitu bahwa PRD memiliki pola orientasi maju dan bersifat mendasar dalam perubahan-perubahan yang mereka tuangkan melalui selebaran, pamflet, poster dan berbagai alat serta media agitasi propaganda lainnya dalam setiap gerakan massa.

Berdasarkan bentuk dan gerakan politik PRD maka sering dilihat bahwa aksi-aksi PRD yang berupa demonstrasi dan berbagai gerakan politik lainnya sering berakhir dengan kekerasan. Hal ini terjadi karena adanya tindakan-tindakan yang mengedepankan kekerasan dan tidak mengenal kompromi (represif) oleh pemerintah Orde Baru terhadap kelompok PRD. PRD memandang tindakan-tindakan pemerintah semacam itu memang harus dilawan karena akan mematikan gerakan-gerakan berpikiran dan berorientasi maju.

Salah satu prinsip dari strategi yang dicanangkan PRD adalah mendasarkan diri pada hukum realitas objektif dan bukan atas dasar keinginan subjektif. Realitas objektif tersebut adalah suatu materi sejarah kapitalisme. Pemerintah Orde Baru telah melahirkan kaum buruh industri-manufaktur dalam jumlah yang signifikan yaitu sekitar 10,5 juta. Jumlah yang besar tersebut harus dipimpin untuk menciptakan situasi politik perlawanan dan menyeret sekutu-sekutu untuk berjuang bersama. Oleh karena
itu, PRD memandang bahwa proses dari strategi sebagai kondisi objektif yang harus dimaksimalkan, dengan cara menanggapi kenyataan bahwa aksi-aksi kaum buruh baik yang terpimpin maupun sporadis terus meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Dalam memimpin perjuangan, tuntutan mendesak yang berupa tuntutan ekonomi kaum buruh, harus dihubungkan dengan perjuangan politik menentang otoritarianisme dan kediktatoran rejim Orde Baru (bahasa PRD); di antaranya adalah dengan melakukan agitasi tentang tingginya harga, agitasi tentang rendahnya upah, dan agitasi membongkar kampanye rejim yang mengaburkan kontradiksi dalam setiap konflik buruh, agitasi membongkar setiap intervensi pemerintah mengenai masalah perburuhan, agitasi membongkar intervensi tentara dalam urusan perburuhan, agitasi melawan pembatasan hak-hak buruh, 5 Paket UU Politik tahun 1985, serta agitasi tentang tiadanya jaminan terhadap pemilikan tanah bagi penggarap dan teknologi yang rendah di bidang pertanian.

Selain itu, menurut PRD, sektor-sektor masyarakat lain seperti mahasiswa, kaum tani, nelayan dan kaum miskin kota, pekerja seni dan budaya harus dipimpin dan diorganisir. Pendirian organisasi massa dengan jumlah keanggotaan, dengan keluasan basis geografis, dan dengan tingkat kualitas politik tertentu secara otomatis tak akan mampu dibendung oleh pemerintah Orde Baru. Upaya-upaya perlawanan dari basis mahasiswa sepanjang periode akhir 1980-an hingga awal 1990-an membuktikan dan menjadikan identitas kelompok sosial yang memiliki potensi sebagai kelompok pro demokrasi dalam mencapai demokrasi yang sejati. Hal tersebut menunjukan bahwa kecenderungan politik progresif mulai muncul dan berkembang dari kalangan mahasiswa yang sadar politik, organisasi dan ideologi serta kepeloporan. Dari mereka akan ditransformasikan budaya perlawanan secara profesional ke kalangan buruh, tani, dan elemen masyarakat lainnya.

Secara strategis, struktur dan mekanisme organisasi yang dicanangkan PRD harus diterapkan sedinamis mungkin dan diarahkan dengan gerak alur sejarah, sesuai dengan gerak aspek-aspek geografis dan sektor yang aktif melawan. Artinya bahwa fungsi pimpinan ideologi/politik/organisasi telah waktunya untuk memimpin gerakan massa demokratik guna mendorong kepemimpinan kekuatan demokratik-progresif-kerakyatan di tengah-tengah tunas kebangkitan gerakan massa melawan penghisapan/penindasan.

Dengan begitu, tugas agitasi-propaganda akan menjadi semakin mendesak untuk dilancarkan, karena mengingat bahwa selama ini gerakan massa demokratik yang di dalamnya termasuk perjuangan kaum buruh masih belum terpimpin dan terorganisir. Dukungan-dukungan penuh terhadap bentuk-bentuk perjuangan massa dengan begitu sangat perlu dibutuhkan, bersamaan dengan gerakan demokratik-progresif-kerakyatan yang lebih maju lagi.

Walaupun telah disinggung bahwa konsentrasi kerja PRD ada pada kaum buruh industri manufaktur, mahasiswa, kaum tani dan rakyat miskin kota, akan tetapi disisi lain PRD tetap menyokong kaum demokrat-progresif-kerakyatan lain yang juga siap melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Orde Baru. Dukungan-dukungan tersebut secara konsisten terus dilancarkan dalam rangka mempercepat tumbuhnya perlawanan politik rakyat. Dalam melakukan perjuangan demokratik di tengah kelompok oposisi lainnya, PRD tetap konsisten menunjukan dan membuktikan bahwa dengan perjuangan massa demokratik. Hal ini bagi PRD merupakan satu-satunya jalan untuk menghasilkan demokrasi yang sepenuh-penuhnya sebagai syarat pembebasan rakyat.

Menurut para aktivis PRD, semua hal mengenai program-program dan strategi PRD hanya mampu diwujudkan melalui organisasi-organisasi rakyat yang bebas. Dengan demikian secara bersama-sama rakyat akan memperkuat untuk menegakan kepentingan-kepentingannya yang terwujud dalam mobilisasi aksi-aksi mereka. Hanya tatanan yang bersifat demokratiklah yang akan menjamin tergalangnya kekuatan rakyat, dan tatanan demokratik tersebut hanya bisa dilembagakan melalui Pemerintah Persatuan Demokratik.

5. Perlawanan PRD 1996-1999

Tahun 1996 Partai Rakyat Demokratik (PRD) terus aktif melakukan konsolidasi gerakan massa untuk membangun kesadaran politik masyarakat dan menuntut reformasi. Di tengah situasi represifitas rezim Orde Baru, kader-kader PRD sering menjadi sasaran. Peristiwa 27 Juli 1996 atau sering dikenal dengan Kudatuli menjadi titik puncak perlawanan PRD saat itu. Berawal dari penyerangan kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI), peristiwa ini meluas menjadi kerusuhan di beberapa wilayah di Jakarta, khususnya di kawasan Jalan Diponegoro, Salemba, Kramat. Beberapa kendaraan dan gedung terbakar. Pasca itu rezim Orde Baru menuduh PRD sebagai dalang kerusuhan. Oleh sebab itu para aktivis PRD banyak diculik, dipenjara, bahkan sampai dihilangkan secara paksa.

Sejak peristiwa tersebut, PRD menjadi partai terlarang di era Orde Baru, bahkan PRD dituding sebagai partai komunis gaya baru. Tudingan-tudingan tersebut tidak membuat PRD redup dalam memperjuangkan reformasi. Meskipun nama PRD saat itu dilarang eksis, akan tetapi kader-kadernya terus berjuang dengan mengubah taktik perjuangan dan membentuk struktur PRD bawah tanah. PRD memutuskan untuk membentuk komite-komite aksi dan organisasi-organisasi kedaerahan untuk terus mengonsolidasikan kekuatan massa untuk menumbangkan rezim Orde Baru. PRD bawah tanah membentuk Front Mega Bintang Rakyat (MBR). Aksi demonstrasi massif dilakukan dengan tuntutan Boikot PEMILU dan Turunkan Soeharto.

Pada awal tahun 1998, ledakan terjadi di Tanah Tinggi, ledakan bom terdengar dari unit 510 rumah susun Tanah Tinggi di permukiman padat Johar Baru, Jakarta Pusat. Suaranya menggelegar hingga radius 500 meter. Agus Jabo Priyono menjadi satu-satunya kader yang dituduh sebagai dalang dari peristiwa Bom Tanah Tinggi tersebut dan diserat ke Meja Hijau. Di mata para petinggi militer Orde Baru, bom Tanah Tinggi adalah titik balik. Ia dianggap ancaman paling serius untuk menggagalkan Sidang Umum MPR pada Maret 1998, yang rencananya hanya mengetok palu untuk Soeharto menjadi presiden ketujuh kalinya. PRD benar-benar dianggap sebagai ancaman bagi rezim Orde Baru saat itu; walaupun PRD sudah ditetapkan sebagai partai terlarang tapi situasi-situasi yang terjadi masih dikaitkan dengan dengan PRD sehingga beberapa pimpinan PRD bawah tanah dihilangkan secara paksa. Peristiwa tersebut menyebabkan fokus kerja PRD saat itu adalah mulai meradikalisasi gerakan lewat sektor mahasiswa untuk mendesak reformasi dan penarikan kader-kader PRD yang ada di daerah untuk konsentrasi kerja-kerja organisasi di Jakarta.

Pada tahun 1999, situasi masih sangat represif. Meskipun Soeharto sudah mundur sebagai presiden saat itu, akan tetapi sisa-sisa kekuatan Orde Baru masih ada. PRD memperluas perlawanan dengan melakukan konsolidasi nasional di sektor Mahasiswa dan sektor Rakyat untuk menolak sisa-sisa kekuatan Orde Baru. Kemudian PRD bawah tanah membentuk Komite Persiapan Legalisasi Partai Rakyat Demokratik (KEPAL-PRD). Hal ini bertujuan untuk menjadikan Partai Rakyat Demokratik sebagai partai politik yang sah secara hukum di Indonesia. PRD menilai bahwa untuk mengubah tatanan sistem yang menindas tidak cukup hanya dengan menggulingkan presidennya melainkan harus masuk dalam sistem dengan membangun partai politik altenatif sebagai alat perjuangan untuk membebaskan rakyat dari belenggu penindasan. PRD mempersiapkan legalitas untuk ikut berkompetisi pada PEMILU 1999. PRD mengonsolidasikan dan membangun kembali ormas-ormasnya di semua sektor, yakni : Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), Serikat Tani Nasional (STN), Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat (JAKER), dan Gerakan Pemuda Kerakyatan (GPK).

Pada PEMILU 1999 itu, PRD turut ikut respon politik dan berhasil memperoleh suara sebesar 78.730 dan mendapatkan 1 Kursi akan tetapi tidak diambil, sebab menurut penilaian di era demokrasi liberal saat itu perolehan 1 kursi itu tidak akan berarti apa-apa dan tidak akan mampu mempengaruhi kebijakan dalam parlemen. PRD mempertahankan demokrasi dengan menjadi partai oposisi pemerintah dan tetap melanjutkan perjuangan menyuarakan kepentingan rakyat.

6. Respon Politik 1999-2010

Pasca PEMILU 1999, meskipun belum masuk dalam gelanggang kekuasaan, PRD masih meyakini bahwa untuk mengubah tatanan masyarakat yang lebih berkeadilan adalah dengan cara mengubah sistem politik sebab politik yang mengatur seluruh tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk itu kader-kader PRD percaya bahwa membangun partai politik yang memiliki ide dan gagasan progresif adalah solusi untuk menjawab semua persoalan bangsa. Walaupun PRD tidak lolos sebagai peserta PEMILU tahun 1999, akan tetapi setiap momentum PEMILU berhasil membangun partai sendiri. Pada PEMILU 2004, PRD beserta ormas-ormasnya berhasil membangun Partai Persatuan Oposisi Rakyat (POPOR), partai POPOR kemudian tidak lolos menjadi peserta PEMILU. Pada PEMILU 2009 berhasil membangun Partai Persatuan Pembebasan Nasional (PAPERNAS). Sama seperti POPOR, PAPERNAS juga tidak lolos menjadi peserta Pemilu tahun 2009. Tidak berhenti sampai di situ, perjuangan PRD terus berlanjut dalam membangun alat perjuangan sendiri meskipun setiap momentum PEMILU selalu tidak lolos sebagai peserta.

7. Konsolidasi Ideologi, Politik, dan Organisasi 2010-2020

Kegagalan-kegagalan membangun partai dalam setiap momentum PEMILU tidak menyurutkan semangat kader-kader PRD untuk terus berjuang. Pada rentang waktu antara 2010-2020, PRD melaksanakan konsolidasi ideologi, politik, dan organisasi. Konsolidasi tersebut menghasilkan perubahan strategi dan taktik perjuangan PRD. Pada tahun 2010, PRD menyelenggarakan kongres dengan fokus isu pembahasan adalah perubahan azas yang awalnya Sosial-Demokrasi Kerakyatan, disingkat Sosdemkra berubah menjadi Pancasila. Selain perubahan azas juga perubahan bentuk organisasi. Pada tahun 2017, PRD berhasil membentuk partai yang memiliki badan hukum yakni Partai Kemajuan. Partai Kemajuan dipersiapkan untuk PEMILU 2019, akan tetapi tidak memenuhi syarat dan dinyatakan tidak lolos sebagai peserta PEMILU. Tahun 2020 PRD kembali menyelenggarakan kongres untuk persiapan mengikuti PEMILU 2024. Hasil keputusan kongres saat itu, semua kekuatan yang dimiliki PRD akan difokuskan pada Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA).

8. Partai Rakyat Adil Makmur, PRIMA

a. Program Perjuangan PRIMA

Pada kongres tahun 2020, dengan berbagai pertimbangan, PRD memutuskan membentuk Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) untuk mengikuti PEMILU 2024. Inilah cikal bakal lahirnya Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA). PRIMA resmi dideklarasikan pada tanggal 1 Juni 2021. Deklarasi ini merupakan bagian dari proses persiapan PRIMA untuk mengikuti PEMILU 2024. PRIMA berhasil membangun struktur di 34 provinsi sesuai dengan syarat undang-undang; bahkan struktur terbentuk sampai tingkatan kecamatan dan perekrutan keanggotaan 1/1000. Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) mempunyai cita-cita politik, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, PRIMA mengusung apa yang disebut “politik kesejahteraan”. Esensi politik kesejahteraan yaitu hadirnya kebijakan-kebijakan yang mendorong pemajuan ekonomi dan manfaatnya yang bisa dirasakan oleh seluruh rakyat.

Bagi PRIMA, pembangunan Indonesia hari ini tidak boleh menghilangkan kesempatan bagi generasi masa depan untuk menikmati lingkungan yang sehat, aman, dan lestari. Pembangunan ekonomi maupun proses industrialisasi tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip keadilan ekologis. Karena itu, pembangunan harus menghormati hak-hak masyarakat dan lingkungan. Paradigma pembangunan ekonomi yang selama ini berorientasi pertumbuhan, yang diukur dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), harus dikoreksi. Kegiatan ekonomi tak lagi untuk melayani keserakahan dan nafsu menumpuk keuntungan, tetapi memenuhi kebutuhan manusia dengan menghormati lingkungan.

PRIMA mendukung transisi ke energi terbarukan dengan mengusulkan pajak karbon yang progressif. Selain mengurangi jejak karbon Indonesia, pajaknya bisa dimanfaatkan untuk investasi pembangunan manusia dan pelestarian lingkungan.

a. Kemenangan PRIMA

Untuk memenangkan PRIMA dalam Pemilu 2024, segala sumber daya PRD difokuskan untuk pembangunan basis PRIMA. Dengan demikian, PRIMA didirikan oleh PRD bersama ormas-ormasnya yakni : LMND, STN, FNPBI, SRMI, JAKER, dan Suluh Perempuan. Aktivitas politik PRIMA menuju PEMILU 2024 mulai melakukan penjajakan pada organ-organ gerakan rakyat untuk bergabung.

Pada PEMILU 2024 PRIMA berhasil mengikuti pendaftaran partai politik peserta PEMILU. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, saat verifikasi administrasi, PRIMA dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU. Kelengkapan administrasi dipenuhi berdasarkan standar yang telah ditentukan oleh UU PEMILU dan Partai Politik, akan tetapi karena ada intrik-intrik politik, menyebabkan PRIMA dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU. PRIMA menempuh jalur hukum dengan melayangkan gugatan pada Pengadilan Negeri Pusat dengan salah satu poin tuntutan adalah menunda PEMILU dan PRIMA berhasil memenangkan gugatan tersebut. PRIMA kembali diberi kesempatan untuk mengikuti verifikasi administrasi kembali dan berhasil dinyatakan lolos dan memenuhi syarat. Akan tetapi, pada verifikasi faktual PRIMA, dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tidak lolos sebagai partai politik peserta PEMILU 2024.

Meskipun PRIMA bukan partai politik peserta PEMILU, pada momentum pemilihan presiden dan wakil presiden, PRIMA dengan perjuangan politik yang gigih dan rumit dapat bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju dan berhasil memenangkan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Ketua Umum PRIMA Agus Jabo Priyono pun kemudian dipercaya Presiden terpilih menjadi Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia; bergabung dalam Kabinet Merah Putih Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Wakil Mentri kabinet Merah Putih

Walaupun PRIMA sudah bergabung dalam lingkaran kekuasaan bahkan beberapa kadernya mendapatkan jabatan di BUMN, PRIMA tetaplah menjadi alat perjuangan rakyat. Perubahan posisi tersebut merupakan terobosan politik dalam memperjuangkan keadilan dan kemakmuran rakyat lebih besar. Tantangan yang mendesak bagi anggota PRIMA saat ini agar PRIMA semakin prima dalam perjuangan rakyat adil dan makmur adalah menjadikan partai PRIMA lolos menjadi peserta Pemilu dan menjadi Partai Pemenang PEMILU 2029.Walaupun PRIMA sudah bergabung dalam lingkaran kekuasaan bahkan beberapa kadernya mendapatkan jabatan di BUMN, PRIMA tetaplah menjadi alat perjuangan rakyat. Perubahan posisi tersebut merupakan terobosan politik dalam memperjuangkan keadilan dan kemakmuran rakyat lebih besar. Tantangan yang mendesak bagi anggota PRIMA saat ini agar PRIMA semakin prima dalam perjuangan rakyat adil dan makmur adalah menjadikan partai PRIMA lolos menjadi peserta Pemilu dan menjadi Partai Pemenang PEMILU 2029.

Agus Jabo Priyono

Wakil Mentri Sosial & Ketua Umum Partai Prima