Jl. Bacang No. C310
RT 07 / RW 06, Kel. Rawasari
Kec. Cempaka Putih
Kota Administrasi Jakarta Pusat
DKI Jakarta 10570
Rinaldi, S.Sos., S.H., (Ketua Partai PRIMA Riau)
(Alumni FISIP USU Medan dan FH UNILAK Pekanbaru. Pernah menempuh Pendidikan di IAIN Susqa Pekanbaru, Ilmu Hukum STIH Medan, dan FH UIR Pekanbaru)
Negara sebagai Penggerak Ekonomi dalam Perspektif Pasal 33 UUD 1945
Tanggal 20 Mei 2026 beberapa waktu lalu, Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur, Agus Jabo Priyono mengeluarkan pernyataan dukungan penuh terhadap Pidato Presiden Indonesia, Prabowo Subianto yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027. Pidato tersebut mempertegas arus balik yangtTengah di tempuh pemerintah Indonesia, yang tentunya melahirkan perdebatan klasik mengenai hubungan antara negara, pasar, dan arah pembangunan nasional. Selain itu juga, hal ini selalu menjadi tema yang tidak pernah selesai dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.
Di satu sisi, terdapat pandangan yang meyakini bahwa negara harus mengambil peran dominan dalam menggerakkan perekonomian demi menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sisi lain, terdapat pendekatan yang lebih menekankan disiplin fiskal, stabilitas moneter, dan mekanisme pasar sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi. Ketegangan antara dua pendekatan tersebut sesungguhnya telah hidup sejak Indonesia belum merdeka dan terus mengalami transformasi sesuai dengan dinamika politik, sosial, dan ekonomi nasional maupun global.
Bagi saya, menyermati pandangan kader Partai Rakyat Demokratik (PRD) itu, dapat diartikan juga bahwa dalam konteks pemerintahan saat ini, perdebatan tersebut kembali menguat ketika negara mulai menempatkan APBN bukan sekadar sebagai instrumen administratif, melainkan sebagai alat transformasi sosial. Berbagai program seperti Makan Bergizi Gratis, pembangunanSsekolah Rakyat, penguatan Koperasi Desa Merah Putih, subsidi energi, bantuan sosial, hilirisasi industri, serta pembangunan infrastruktur nasional menunjukkan adanya kecenderungan negara untuk hadir lebih jauh ke dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Negara tidak lagi diposisikan sekadar regulator yang menjaga keseimbangan pasar, tetapi juga aktor utama yang mengarahkan arus produksi, distribusi, konsumsi, dan pembangunan nasional.
Jika ditelaah lebih dalam, pendekatan demikian sering disebut sebagai pendekatan ekonomi negara aktif atau developmental state. Dalam model ini, pemerintah tidak menyerahkan sepenuhnya arah pembangunan kepada mekanisme pasar. Negara hadir untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati kelompok tertentu, tetapi juga mampu mendorong pemerataan dan perlindungan sosial. Pandangan ini memiliki keterkaitan erat dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 yang sejak awal menempatkan perekonomian nasional sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
Sejurus dengan pandangan Agus Jabo Priyono, saya berpendapat bahwa pasal 33 UUD 1945 bukan sekadar norma ekonomi biasa. Ia merupakan norma filosofis yang lahir dari kegelisahan para pendiri bangsa terhadap kolonialisme ekonomi. Para perumus konstitusi memahami bahwa kemerdekaan politik tanpa kedaulatan ekonomi hanya akan melahirkan bentuk penjajahan baru. Oleh karena itu, Pasal 33 dibangun di atas gagasan bahwa cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak harus berada di bawah penguasaan negara.
Dalam perspektif hukum administrasi negara, frasa “dikuasai oleh negara” memiliki makna yang jauh lebih luas dibanding sekadar kepemilikan formal. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur, mengelola, mengawasi, dan memastikan bahwa sumber daya ekonomi digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Di titik inilah hukum administrasi negara bertemu dengan teori ekonomi pembangunan.
Dapat diartikan kemudian bahwa, negara kemudian memperoleh legitimasi konstitusional untuk melakukan intervensi melalui berbagai kebijakan fiskal, subsidi, bantuan sosial, pengendalian harga, hingga pembangunan industri strategis nasional. Dengan kata lain, tindakan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran besar kepada masyarakat tidak dapat semata-mata dilihat sebagai kebijakan ekonomi teknis, melainkan juga sebagai pelaksanaan mandat konstitusi. Dapat dilihat, dalam beberapa tahun terakhir, paradigma ini semakin terlihat jelas. Pemerintah tidak lagi terlalu berhati-hati dalam membelanjakan anggaran negara. APBN diposisikan sebagai mesin penggerak ekonomi nasional. Negara berusaha menjaga konsumsi masyarakat tetap tinggi melalui bantuan sosial dan subsidi, sekaligus membangun pertumbuhan jangka panjang melalui infrastruktur dan industrialisasi.
Fenomena tersebut memperlihatkan adanya pergeseran cara pandang terhadap peran negara. Pada era sebelumnya, pemerintah cenderung berhati-hati terhadap defisit dan menjaga stabilitas fiskal sebagai prioritas utama. Namun dalam paradigma baru, pertumbuhan dan perlindungan sosial dianggap sama pentingnya dengan stabilitas. Nah, pernyataan Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur Agus Jabo Priyono mengenai arah pembangunan nasional berbasis Pasal 33 UUD 1945 dan ekonomi Pancasila itu dapat dijadikan sebagai refleksi yang sangat relevan terhadap perubahan paradigma tersebut. Ketika APBN disebut sebagai alat perjuangan untuk melindungi rakyat, sesungguhnya terdapat pesan ideologis bahwa negara harus menggunakan kekuatan fiskalnya demi memastikan distribusi kesejahteraan.
Pandangan demikian sesungguhnya memiliki akar historis yang kuat dalam teori ekonomi Indonesia. Mohammad Hatta sejak awal telah menolak kapitalisme liberal yang menyerahkan seluruh aktivitas ekonomi kepada mekanisme pasar. Hatta memandang bahwa negara harus hadir untuk melindungi rakyat dari dominasi modal besar. Dalam pemikiran Hatta, koperasi bukan sekadar badan usaha, melainkan simbol demokrasi ekonomi.
Maka, konsep ekonomi Pancasila kemudian lahir sebagai jalan tengah antara kapitalisme liberal dan sosialisme negara. Ekonomi Pancasila tidak menolak pasar, tetapi juga tidak membiarkan pasar bekerja tanpa kendali. Negara memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk memastikan bahwa pembangunan tidak menghasilkan ketimpangan sosial yang berlebihan. Dan dalam kerangka hukum administrasi negara, kewajiban tersebut diwujudkan melalui kebijakan publik. Pemerintah menggunakan kewenangan administrasinya untuk menyusun APBN, menetapkan subsidi, membangun proyek strategis nasional, mengeluarkan izin usaha, memberikan fasilitas investasi, hingga mengendalikan distribusi sumber daya tertentu.
Akan Tetapi kita semua menyadari pada saat yang sama, ekspansi fiskal besar-besaran juga menimbulkan persoalan baru. Semakin besar negara membelanjakan anggaran, semakin besar pula kebutuhan pembiayaan. Negara kemudian harus meningkatkan penerimaan, menerbitkan obligasi, atau menambah utang untuk menjaga keberlangsungan program-program tersebut. Di sinilah muncul hubungan antara kebijakan fiskal dan stabilitas moneter. Pasar keuangan global selalu memantau kemampuan suatu negara dalam menjaga keseimbangan fiskal. Ketika belanja negara meningkat terlalu cepat sementara penerimaan belum cukup kuat, investor mulai mengkhawatirkan risiko inflasi, defisit, dan pelemahan nilai tukar.
Dapat kita pahami secara historis maupun kekinian, Indonesia sebagai negara berkembang memiliki karakteristik ekonomi yang unik. Konsumsi domestik menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah cenderung mempertahankan daya beli masyarakat melalui subsidi dan bantuan sosial. Langkah ini secara sosial memang sangat penting karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih rentan terhadap gejolak harga. Kenaikan harga BBM, pangan, dan listrik dapat langsung memengaruhi stabilitas sosial. Pemerintah memahami bahwa stabilitas ekonomi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari stabilitas politik dan sosial. Oleh sebab itu, intervensi negara dalam menjaga harga dan konsumsi sering dipandang sebagai kebutuhan strategis.
Namun terdapat dilema besar dalam praktik tersebut. Ketika subsidi terus diperluas, beban fiskal meningkat. Ketika proyek pembangunan terus diperbesar, kebutuhan pembiayaan juga bertambah. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi ketergantungan tinggi terhadap impor bahan baku, mesin industri, dan teknologi. Dalam kondisi demikian, pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi salah satu konsekuensi yang sulit dihindari. Pasar global melihat ekspansi fiskal besar sebagai potensi peningkatan risiko ekonomi.
Investor asing mulai berhitung terhadap kemungkinan meningkatnya defisit dan tekanan terhadap utang negara. Hubungan antara kebijakan fiskal dan pelemahan rupiah sesungguhnya bukan fenomena yang sederhana. Nilai tukar mata uang tidak hanya dipengaruhi kondisi domestik, tetapi juga dinamika global seperti suku bunga The Fed, perang dagang, konflik geopolitik, dan arus modal internasional. Namun dalam konteks Indonesia, persepsi pasar terhadap arah kebijakan pemerintah tetap memainkan peran penting.
Ketika pemerintah memperbesar peran negara dalam ekonomi, pasar biasanya akan menilai apakah langkah tersebut mampu menghasilkan produktivitas nasional yang cukup kuat. Jika ekspansi fiskal menghasilkan industri baru, lapangan kerja, dan peningkatan ekspor bernilai tambah, maka pasar cenderung tetap percaya terhadap prospek ekonomi Indonesia. Sebaliknya, jika belanja negara lebih banyak terserap untuk konsumsi jangka pendek tanpa menghasilkan produktivitas jangka panjang, maka kekhawatiran terhadap stabilitas fiskal akan meningkat. Akibatnya, tekanan terhadap rupiah menjadi semakin besar.
Maka, dalam perspektif hukum administrasi negara, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak pernah berdiri sendiri. Setiap keputusan administrasi memiliki implikasi sosial, ekonomi, dan politik yang saling berkaitan. Negara harus menjaga keseimbangan antara perlindungan sosial, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas keuangan. Oleh sebab itu, perdebatan mengenai Pasal 33 UUD 1945 sesungguhnya bukan sekadar perdebatan ideologi ekonomi. Ia adalah perdebatan mengenai batas intervensi negara, efektivitas kebijakan publik, serta kemampuan administrasi negara dalam mengelola pembangunan secara berkelanjutan.
Pelemahan Rupiah, Struktur Ekonomi Nasional, dan Dilema Kebijakan Fiskal
Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat selalu menjadi isu yang sensitif dalam kehidupan ekonomi Indonesia. Bagi sebagian kalangan, pelemahan rupiah dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas ekonomi nasional. Namun bagi sebagian lainnya, kurs yang lebih lemah justru dianggap mampu meningkatkan daya saing ekspor dan memperkuat industri nasional.
Perdebatan ini terus muncul setiap kali rupiah mengalami tekanan di pasar keuangan global. Dalam teori ekonomi klasik, mata uang yang melemah dapat memberikan keuntungan bagi negara eksportir. Barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri menjadi lebih murah di pasar internasional. Akibatnya, permintaan ekspor meningkat dan industri domestik memperoleh keuntungan lebih besar.
Akan tetapi, teori tersebut tidak selalu berjalan sama pada setiap negara. Struktur ekonomi nasional sangat menentukan apakah pelemahan mata uang akan menghasilkan keuntungan atau justru kerugian. Negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan relatif mampu memperoleh manfaat dari mata uang yang lebih lemah karena mereka memiliki basis industri manufaktur yang sangat kuat. Produk-produk ekspor negara tersebut sebagian besar berasal dari industri bernilai tambah tinggi. Ketika mata uang mereka melemah, ekspor meningkat dan industri nasional memperoleh keuntungan besar. Sementara ketergantungan terhadap impor relatif lebih terkendali.
Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda. Struktur ekonomi nasional masih bergantung pada impor bahan baku, mesin industri, teknologi, serta beberapa kebutuhan strategis lainnya. Di sisi lain, sebagian besar ekspor Indonesia masih didominasi komoditas mentah atau setengah jadi. Akibatnya, pelemahan rupiah justru sering meningkatkan biaya produksi domestik. Industri harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk membeli bahan baku impor. Harga BBM dan energi ikut terdorong naik. Biaya logistik meningkat. Harga barang konsumsi perlahan ikut mengalami kenaikan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelemahan rupiah tidak dapat dipandang sekadar dari sisi ekspor. Dalam konteks Indonesia, dampaknya jauh lebih luas karena menyentuh hampir seluruh rantai produksi dan konsumsi nasional. Masyarakat kelas menengah dan kelompok berpenghasilan rendah biasanya menjadi pihak yang paling merasakan dampak pelemahan rupiah. Ketika harga barang naik sementara pendapatan tetap, daya beli masyarakat menurun. Situasi demikian dapat memicu perlambatan konsumsi domestik. Padahal konsumsi rumah tangga merupakan tulang punggung utama perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah hampir selalu berupaya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat melalui berbagai instrumen fiskal.
Di titik inilah subsidi dan bantuan sosial menjadi penting. Pemerintah berusaha mencegah pelemahan rupiah agar tidak langsung berubah menjadi krisis sosial. Negara masuk untuk menahan dampak inflasi melalui subsidi energi, bantuan pangan, dan berbagai bentuk intervensi lainnya.
Namun langkah tersebut juga menimbulkan konsekuensi fiskal. Semakin besar subsidi yang diberikan, semakin besar pula kebutuhan anggaran negara. Jika penerimaan negara tidak tumbuh cukup cepat, maka pemerintah harus mencari sumber pembiayaan tambahan. Dalam praktiknya, pembiayaan tersebut sering dilakukan melalui penerbitan surat utang negara. Pemerintah meminjam dana dari pasar untuk membiayai belanja negara. Selama pasar percaya terhadap kemampuan negara mengelola fiskal, skema ini masih dapat berjalan.
Masalah muncul ketika investor mulai meragukan keberlanjutan fiskal. Ketika pasar melihat defisit meningkat terlalu cepat atau utang bertambah terlalu besar, maka risiko ekonomi dianggap meningkat. Investor asing kemudian mulai memindahkan dananya ke aset yang dianggap lebih aman, terutama dolar Amerika Serikat. Akibatnya, permintaan terhadap dolar meningkat dan rupiah semakin tertekan. Situasi ini menciptakan lingkaran yang cukup kompleks. Pemerintah memperbesar belanja untuk menjaga pertumbuhan dan stabilitas sosial, tetapi pasar justru membaca langkah tersebut sebagai potensi risiko terhadap stabilitas moneter.
Fenomena demikian memperlihatkan adanya ketegangan antara tujuan sosial negara dan mekanisme pasar global. Pemerintah ingin menjaga kesejahteraan rakyat melalui ekspansi fiskal, sementara pasar menuntut disiplin fiskal dan stabilitas.
Dalam konteks hukum administrasi negara, pemerintah sebenarnya berada pada posisi yang sangat dilematis. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi rakyat dan mewujudkan kesejahteraan umum. Namun pada saat yang sama, negara juga harus menjaga keberlanjutan keuangan publik. Asas-asas umum pemerintahan yang baik menuntut agar setiap kebijakan publik dilaksanakan secara efektif, efisien, proporsional, dan akuntabel. Artinya, pemerintah tidak hanya harus memastikan bahwa kebijakan tersebut berpihak kepada rakyat, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan fiskal negara.
Kebijakan fiskal tidak lagi dapat dipisahkan dari persepsi pasar. Negara-negara berkembang seperti Indonesia hidup dalam sistem ekonomi global yang sangat dipengaruhi arus modal internasional. Ketika kepercayaan pasar terganggu, dampaknya dapat langsung terasa terhadap nilai tukar, pasar obligasi, dan investasi nasional. Akan tetapi, jika negara terlalu takut terhadap tekanan pasar dan mengurangi seluruh intervensi sosialnya, maka risiko sosial juga dapat meningkat. Ketimpangan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan lemahnya perlindungan sosial dapat memicu ketidakstabilan sosial-politik.
Di sinilah relevansi ekonomi Pancasila terlihat. Ekonomi Pancasila pada dasarnya berupaya mencari keseimbangan antara efisiensi pasar dan keadilan sosial. Negara tidak boleh membiarkan pasar bekerja tanpa kontrol, tetapi juga tidak boleh menjalankan ekonomi secara serampangan tanpa perhitungan fiskal. Karena itu, pelemahan rupiah sesungguhnya tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan teknis ekonomi. Ia berkaitan erat dengan arah kebijakan negara, desain pembangunan nasional, serta kapasitas administrasi publik dalam mengelola sumber daya.
Pemerintah saat ini tampaknya sedang mencoba membangun model ekonomi yang lebih berbasis pada permintaan domestik dan industrialisasi nasional. Program-program besar seperti hilirisasi mineral, pembangunan kawasan industri, penguatan ketahanan pangan, dan Makan Bergizi Gratis menunjukkan adanya keinginan untuk memperbesar kapasitas produksi nasional. Jika program-program tersebut berhasil meningkatkan produktivitas nasional, maka tekanan terhadap rupiah dalam jangka panjang dapat berkurang. Ekspor bernilai tambah meningkat, impor dapat ditekan, dan ketergantungan terhadap modal asing perlahan menurun.
Namun jika pembangunan tidak menghasilkan peningkatan produktivitas yang cukup, maka belanja besar negara justru dapat berubah menjadi beban fiskal jangka panjang. Dalam kondisi demikian, pelemahan rupiah berpotensi menjadi lebih serius. Oleh sebab itu, keberhasilan kebijakan fiskal tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga efektivitas administrasi negara dalam menjalankan program pembangunan. Korupsi, inefisiensi birokrasi, lemahnya pengawasan, dan kebijakan yang tidak tepat sasaran dapat mengurangi efektivitas seluruh program negara.
Pengawasan terhadap penggunaan APBN menjadi sangat penting. Negara yang memperbesar intervensi ekonomi harus memiliki sistem pengawasan administrasi yang kuat. Jika tidak, ekspansi fiskal justru berpotensi melahirkan penyalahgunaan kewenangan dan pemborosan anggaran. Dengan demikian, pelemahan rupiah tidak dapat dilihat hanya sebagai akibat faktor eksternal semata. Ia juga mencerminkan tingkat kepercayaan terhadap kemampuan negara mengelola ekonomi secara efektif dan bertanggung jawab.
Hukum Administrasi Negara, Keadilan Sosial, dan Masa Depan Ekonomi Pancasila
Pembahasan mengenai hubungan antara ekspansi fiskal, pelemahan rupiah, dan Pasal 33 UUD 1945 pada akhirnya membawa kita pada pertanyaan yang lebih mendasar mengenai arah masa depan negara Indonesia. Apakah Indonesia akan terus bergerak menuju model negara kesejahteraan yang aktif melakukan intervensi ekonomi, atau justru kembali kepada pendekatan yang lebih konservatif dan berorientasi pada stabilitas pasar. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, pertanyaan tersebut sebenarnya tidak dapat dijawab hanya melalui teori ekonomi. Jawabannya sangat berkaitan dengan filosofi konstitusi dan tujuan negara sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945.
Negara Indonesia dibentuk bukan sekadar untuk menjaga ketertiban administratif, tetapi juga untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Oleh karena itu, negara tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari tanggung jawab ekonomi. Pemerintah sejatinya memiliki fungsi pelayanan publik yang sangat luas. Negara bukan hanya regulator, tetapi juga penyedia kesejahteraan. Pemerintah bertanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan, pangan, energi, dan perlindungan sosial masyarakat.
Konsekuensi dari fungsi tersebut adalah kebutuhan anggaran yang sangat besar. Negara harus membelanjakan APBN dalam jumlah besar untuk menjalankan kewajiban konstitusionalnya.
Dalam praktiknya, kebijakan fiskal kemudian menjadi instrumen utama pelaksanaan fungsi negara kesejahteraan. Namun negara kesejahteraan selalu menghadapi dilema klasik. Semakin besar tanggung jawab sosial negara, semakin besar pula kebutuhan pembiayaan. Jika pengelolaan fiskal tidak dilakukan secara hati-hati, maka negara dapat menghadapi tekanan utang dan ketidakstabilan ekonomi.
Karena itu, patutlah ditempatkan prinsip kehati-hatian sebagai salah satu asas penting dalam pengelolaan keuangan publik. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, serta perencanaan yang matang. Pada konteks Indonesia, tantangan tersebut menjadi lebih kompleks karena kondisi sosial-ekonomi masyarakat masih sangat beragam. Ketimpangan pembangunan antar wilayah masih tinggi. Sebagian besar masyarakat masih bergantung pada subsidi dan bantuan sosial untuk mempertahankan daya beli.
Karena jika negara tiba-tiba menarik seluruh intervensi fiskalnya demi menjaga stabilitas pasar, maka dampak sosialnya dapat sangat besar. Oleh karena itu, pemerintah cenderung mempertahankan pendekatan fiskal ekspansif untuk menjaga stabilitas sosial. Namun demikian, di sisi lain, globalisasi ekonomi membuat ruang gerak negara tidak lagi sepenuhnya bebas. Pasar keuangan global memiliki pengaruh besar terhadap nilai tukar dan pembiayaan negara. Ketika investor global kehilangan kepercayaan, dampaknya dapat langsung dirasakan terhadap perekonomian nasional.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa negara modern tidak lagi dapat bekerja secara tertutup.
Kebijakan nasional selalu berinteraksi dengan sistem ekonomi global. Oleh sebab itu, tantangan terbesar pemerintah Indonesia adalah bagaimana menjalankan amanat Pasal 33 tanpa kehilangan stabilitas ekonomi. Menurut penulis, pernyataan Agus Jabo Priyono mengenai ekonomi Pancasila dan Pasal 33 dapat dipahami sebagai upaya membangun legitimasi ideologis bagi peran aktif negara. Negara dipandang harus hadir untuk melawan ketimpangan, melindungi rakyat kecil, dan memastikan bahwa pembangunan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Akan tetapi harus diingat, keberhasilan pendekatan tersebut tidak cukup hanya dengan retorika ideologis. Negara harus mampu membuktikan bahwa intervensi ekonomi yang dilakukan benar-benar menghasilkan produktivitas nasional. Pembangunan infrastruktur harus mampu menurunkan biaya logistik. Hilirisasi harus mampu meningkatkan nilai tambah industri nasional. Program sosial harus mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jika seluruh program tersebut berhasil, maka negara akan memperoleh legitimasi sosial sekaligus kepercayaan pasar.
Sebaliknya, jika ekspansi fiskal hanya menghasilkan pemborosan anggaran dan ketergantungan terhadap subsidi, maka tekanan terhadap rupiah dan keuangan negara akan semakin besar. Kualitas birokrasi menjadi faktor yang sangat menentukan. Negara yang memperbesar peran ekonomi membutuhkan birokrasi yang profesional, bersih, dan efektif. Tanpa administrasi yang kuat, kebijakan publik sebesar apa pun akan sulit mencapai tujuan. Karena itu, reformasi birokrasi sesungguhnya menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi nasional. Efisiensi administrasi, pengawasan anggaran, transparansi kebijakan, serta penegakan hukum terhadap korupsi merupakan syarat utama keberhasilan negara kesejahteraan.
Indonesia saat ini berada pada titik persimpangan penting. Negara sedang mencoba memperbesar peran fiskalnya demi mempercepat pembangunan dan pemerataan sosial. Langkah tersebut memiliki dasar konstitusional yang kuat dalam Pasal 33 UUD 1945 dan konsep ekonomi Pancasila. Namun keberhasilan model tersebut sangat bergantung pada kemampuan negara menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, keadilan sosial, dan stabilitas ekonomi.
Pelemahan rupiah menjadi pengingat bahwa pasar global tetap memperhatikan disiplin fiskal dan efektivitas kebijakan negara.
Dapat diingatkan Kembali bahwa, perdebatan mengenai rupiah, APBN, dan Pasal 33 sesungguhnya bukan sekadar persoalan teknis ekonomi. Ia adalah refleksi mengenai bagaimana bangsa Indonesia memahami makna negara, keadilan sosial, dan pembangunan nasional. Jika negara mampu mengelola ekspansi fiskal secara produktif, memperkuat industri nasional, serta membangun birokrasi yang bersih dan efektif, maka pelemahan rupiah jangka pendek dapat berubah menjadi fase transisi menuju ekonomi nasional yang lebih mandiri.
Namun jika negara gagal menjaga efektivitas administrasi dan produktivitas pembangunan, maka ekspansi fiskal justru dapat berubah menjadi beban yang melemahkan stabilitas ekonomi nasional. Karena itu, masa depan ekonomi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran negara, tetapi juga oleh kualitas tata kelola pemerintahan. Di titik inilah hukum administrasi negara memainkan peran strategis sebagai fondasi yang menjaga agar kekuasaan fiskal negara tetap berjalan dalam koridor konstitusi, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekonomi nasional.
